Susilowati, Reny (2026) HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN BANK TANAH BERDASARKAN SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL. Other thesis, Universitas Gresik.
|
Text (01 COVER)
COVER RENY FIKS.pdf Download (2MB) |
|
|
Text (02 BAB I)
BAB 1 RENY.pdf Download (436kB) |
|
|
Text (03 BAB II)
BAB 2 RENY.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB) |
|
|
Text (04 BAB III)
BAB 3 RENY.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB) |
|
|
Text (05 BAB IV)
BAB 4 RENY.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB) |
|
|
Text (06 DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA RENY.pdf Download (319kB) |
|
|
Text (07 JURNAL)
JURNAL RENY.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text (08 CEK PLAGIASI)
CEK TURNITIN RENY.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN)
LEMBAR PERSETUJUAN RENY.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Dalam perspektif sistem hukum agraria nasional, isu hukum mengenai Hak Menguasai Negara (HMN) dalam penyelenggaraan Bank Tanah terletak pada belum jelasnya batas kewenangan negara dalam menguasai, mengelola, dan mendistribusikan tanah melalui Bank Tanah tanpa mengesampingkan fungsi sosial hak atas tanah serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana konsep Hak Menguasai Negara dalam sistem Hukum Agraria Nasional; dan 2) Apakah konsep Bank Tanah telah sesuai dengan Hak Menguasai Negara. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil pembahasan ini secara ringkas yang pertama bahwa konsep Hak Menguasai Negara dalam sistem hukum agraria nasional merupakan kewenangan negara untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan tanah guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UUPA. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan berupa belum jelasnya batas ruang lingkup kewenangan negara, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang luas, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakpastian hukum dalam penguasaan dan pengelolaan hak atas tanah. Dan kedua bahwa konsep Bank Tanah pada prinsipnya sejalan dengan Hak Menguasai Negara karena bertujuan mengelola dan menyediakan tanah untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, belum jelasnya batas kewenangan Bank Tanah sebagai pelaksana fungsi pengelolaan tanah negara berpotensi memperluas makna Hak Menguasai Negara dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan, pengelolaan, serta pemanfaatan tanah.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hak Menguasai Negara; Bank Tanah; Hukum Agraria. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | SUSILOWATI RENY |
| Date Deposited: | 30 Jul 2026 02:10 |
| Last Modified: | 30 Jul 2026 02:10 |
| URI: | http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4984 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
