RESTORATIF JUSTICE PADA TAHAPAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT

CHIPTA, HENDRA (2026) RESTORATIF JUSTICE PADA TAHAPAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (COVER) 01 COVER.pdf Download (756kB)
	Text (BAB 1) 02 BAB 1.pdf Download (389kB)
	Text (BAB 2) 03 BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text (BAB 3) 04 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text (BAB 4) 05 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (143kB)
	Text (JURNAL) 07 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	Text (CEK PLAGIASI) 08 CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) 09 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (590kB)

Abstract

Perkembangan hukum pidana modern menggeser paradigma keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Di lingkungan TNI AL, penyidik Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) memiliki peran krusial dalam menerapkan konsep hukum progresif ini pada tahap penyidikan. Namun, penerapannya menghadapi tantangan normatif dan praktis karena harus diselaraskan secara harmonis dengan karakteristik khusus hukum pidana militer yang mengutamakan Asas Kepentingan Militer dan Asas Pemeliharaan Disiplin Prajurit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji rekonstruksi penanganan tindak pidana oleh penyidik Pomal berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara oleh penyidik POMAL berbasis keadilan restoratif berfungsi sebagai instrumen pemulihan keadaan semula pada tahap pra-ajudikasi, namun terhambat oleh kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang kewenangan mandiri penghentian penyidikan. Penerapan mekanisme ini dibatasi secara kaku hanya untuk tindak pidana umum berkategori ringan (seperti penganiayaan ringan, KDRT minor, dan penipuan skala kecil) serta mengecualikan delik militer murni dan kejahatan berat. Selain itu, kesepakatan damai diorientasikan pada pengalihan sanksi (diversi militer) menjadi sanksi disiplin murni melalui koordinasi dengan Ankum dan Papera demi menjaga disiplin keprajuritan dan Asas Kepentingan Militer.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Keadilan Restoratif; Penyidik POMAL; TNI AL
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Hendra Chipta
Date Deposited:	30 Jul 2026 22:34
Last Modified:	30 Jul 2026 22:34
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/5042

Actions (login required)

View Item