Nazula, Moch. Dewa Yando (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS REKAYASA KONTEN DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (DEEPFAKE) DI INDONESIA. Other thesis, Universitas Gresik.
|
Text (01 COVER)
01 Cover.pdf Download (1MB) |
|
|
Text (02 BAB 1)
02 Bab 1.pdf Download (530kB) |
|
|
Text (03 BAB 2)
03 Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB) |
|
|
Text (04 BAB 3)
04 Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB) |
|
|
Text (05 BAB 4)
05 Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB) |
|
|
Text (06 DAFTAR PUSTAKA)
06 Daftar Pustaka.pdf Download (306kB) |
|
|
Text (07 JURNAL)
07 Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB) |
|
|
Text (08 CEK PLAGIASI)
08 Cek Plagiasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN)
09 Lembar Persetujuan.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Di Indonesia sendiri terkait deepfake berpusat pada kekosongan regulasi (legal vacuum) yang secara spesifik mendefinisikan dan mengatur manipulasi digital berbasis kecerdasan buatan dalam satu payung hukum yang komprehensif. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia dalam mengatur rekayasa konten digital berbasis kecerdasan buatan (deepfake); dan 2) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat diterapkan terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran rekayasa konten digital berbasis kecerdasan buatan (deepfake) di Indonesia. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil pembahasan dalam penelitian ini yang pertama bahwa pengaturan hukum terkait deepfake di Indonesia belum sepenuhnya efektif karena belum adanya definisi dan aturan khusus yang tegas, sehingga penegakan hukum sering tertinggal dari perkembangan teknologi, akibatnya, perlindungan korban dan efek jera terhadap pelaku masih lemah. Dan kedua bahwa meskipun pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui ketentuan yang relevan sepanjang memenuhi unsur kesalahan, ketiadaan regulasi khusus menimbulkan potensi kekosongan norma, perbedaan penafsiran, serta kesulitan pembuktian keaslian konten dan identifikasi pelaku di ruang digital.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pertanggungjawaban Pidana; Rekayasa Konten; Deepfake. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | NAZULA MOCH DEWA YANDO |
| Date Deposited: | 30 Jul 2026 07:54 |
| Last Modified: | 30 Jul 2026 07:54 |
| URI: | http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/5039 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
