KEWAJIBAN UPAYA DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Naibaho, Syinthia Rosa (2026) KEWAJIBAN UPAYA DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. Other thesis, Universitas Gresik.

	Text (01 COVER) 01 COVER.pdf Download (221kB)
	Text (02 BAB 1) 02 BAB 1.pdf Download (345kB)
	Text (03 BAB 2) 03 BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text (04 BAB 3) 04 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text (05 BAB 4) 05 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text (06 DAFTAR PUSTAKA) 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (171kB)
	Text (07 LAMPIRAN) 07 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text (08 JURNAL) 08 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text (09 CEK PLAGIASI) 09 CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB)
	Text (10 PERSETUJUAN) 10 PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia dan adanya kewajiban yuridis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mewajibkan upaya diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan putusan hakim yang mengabaikan kewajiban tersebut, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi merupakan kewajiban absolut (norma imperatif) bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, selama perkara memenuhi syarat objektif: ancaman pidana di bawah 7 tahun dan pelaku bukan residivis,. Dalam studi kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk, ditemukan bahwa meskipun perkara penganiayaan anak tersebut secara hukum wajib diupayakan diversi, hakim sama sekali tidak mencantumkan pertimbangan mengenai proses maupun hasil upaya diversi dalam putusannya. Hal ini menunjukkan adanya kekaburan norma dalam peraturan pelaksana yang tidak mengatur sanksi konkret bagi penegak hukum yang abai,. Pengabaian kewajiban ini mengakibatkan anak kehilangan hak proseduralnya untuk mendapatkan perlindungan terbaik dan menjadikan putusan tersebut rentan dibatalkan melalui upaya hukum kasasi karena dianggap kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) atau salah dalam menerapkan hukum acara.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Diversi, Anak, Penganiayaan, Keadilan Restoratif.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	NAIBAHO SYINTHIA ROSA
Date Deposited:	23 Jul 2026 04:21
Last Modified:	23 Jul 2026 04:21
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4529

Actions (login required)

View Item