ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS KECERMATAN DALAM PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Mubaroq, Isa (2026) ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS KECERMATAN DALAM PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Other thesis, Universitas Gresik.

[img] Text (01 COVER)
01 COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text (02 BAB I)
02 BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (301kB) | Request a copy
[img] Text (03 BAB II)
03 BAB II .pdf
Restricted to Repository staff only

Download (260kB) | Request a copy
[img] Text (04 BAB III)
04 BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (244kB) | Request a copy
[img] Text (05 BAB IV)
05 BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (134kB) | Request a copy
[img] Text (06 DAFTAR PUSTAKA)
06 DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (161kB)
[img] Text (07 LAMPIRAN)
07 LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (443kB) | Request a copy
[img] Text (08 JURNAL)
08 JURNAL.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (275kB) | Request a copy
[img] Text (09 PLAGIASI SKRIPSI)
09 PLAGIASI SKRIPSI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (13MB) | Request a copy
[img] Text (10 LEMBAR PERSETUJUAN)
10 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (596kB) | Request a copy

Abstract

Pengujian konsekuensi informasi publik merupakan prosedur krusial untuk menentukan pengecualian akses informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan prosedur ini harus tunduk pada asas kecermatan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Meskipun kewajiban ini telah diatur, ketiadaan indikator operasional yang jelas terkait frasa "secara saksama dan penuh ketelitian" kerap menimbulkan kekaburan norma yang berujung pada tingginya eskalasi sengketa informasi dan potensi penyalahgunaan wewenang birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi yuridis asas kecermatan dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi publik, serta menganalisis keselarasan penerapannya dengan tujuan pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan mengedepankan sifat analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis asas kecermatan dalam pengujian konsekuensi merupakan kewajiban prosedural mutlak bagi aparatur negara yang meliputi pembuktian bahaya nyata dan penimbangan rasional. Selain itu, keselarasan antara asas kecermatan dengan tujuan keterbukaan informasi menuntut terpenuhinya tiga prasyarat kumulatif: investigasi empiris sebelum penutupan informasi, penetapan batas waktu pengecualian yang rigid, dan ketersediaan dokumentasi penalaran rasional. Pengabaian terhadap indikator tersebut berimplikasi pada lahirnya cacat substansi dan prosedur yang menyebabkan keputusan penolakan informasi rentan dibatalkan demi hukum (nietig) oleh lembaga peradilan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/G/KI/2023/PTUN.JKT. Kata Kunci: asas kecermatan, pengujian konsekuensi, keterbukaan informasi publik, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, kepastian hukum.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: asas kecermatan, pengujian konsekuensi, keterbukaan informasi publik, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, kepastian hukum.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mubaroq Ahmad Isa
Date Deposited: 29 Jul 2026 14:07
Last Modified: 29 Jul 2026 14:07
URI: http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4326

Actions (login required)

View Item View Item