MUHAMMAD FADHIL DANUARTA, FADHIL (2025) PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA CYBER ESPIONAGE DI INDONESIA. Other thesis, Universitas Gresik.
![]() |
Text (01.COVER)
COVER.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text (02.BAB 1)
BAB 1.pdf Download (255kB) |
![]() |
Text (03. BAB 2)
BAB 2.pdf Download (278kB) |
![]() |
Text (04.BAB 3)
BAB 3.pdf Download (227kB) |
![]() |
Text (05. BAB 4)
BAB 4.pdf Download (84kB) |
![]() |
Text (06. DAFTAR PUSTAKA)
Daftar PUSTAKA.pdf Download (109kB) |
![]() |
Text (07. JURNAL)
JURNAL.pdf Download (299kB) |
![]() |
Text (08.PLAGIASI)
PLAGIASI.pdf Download (11MB) |
![]() |
Text (09.LEMBAR PENGESAHAN)
Lember Pengesahan.pdf Download (1MB) |
Abstract
Cyber espionage menjadi semakin marak dan semakin mudah dilakukan karena regulasi yang mengatur tentang perbuatan Spionase melalui penyadapan masih menampakkan kelemahannya dalam mencakup permasalahan ini. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana cyber espionage dalam hukum positif di Indonesia; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana cyber espionage berdasarkan hukum positif di Indonesia. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian bahwa pengaturan tindak pidana cyber espionage dalam hukum positif di Indonesia bahwa hukum positif yang ada menunjukkan adanya kekosongan normatif dan belum adanya regulasi khusus yang secara tegas dan terperinci mengatur cyber espionage sebagai tindak pidana tersendiri. Dan meskipun belum ada aturan yang secara eksplisit menyebut istilah “cyber espionage”. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pelaku. Pasal-Pasal yang mengatur tentang akses ilegal (Pasal 30), intersepsi ilegal (Pasal 31), dan manipulasi data atau sistem elektronik (Pasal 32 dan Pasal 33) dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyber espionage. Selain itu, jika tindakan tersebut mengancam keamanan negara atau membahayakan kepentingan nasional, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal-Pasal KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Cyber Espionage. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | MUHAMMAD FADHIL DANUARTA |
Date Deposited: | 26 Sep 2025 01:43 |
Last Modified: | 26 Sep 2025 01:43 |
URI: | http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4102 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |