BATASAN HAK PREROGRATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA WARGA NEGARA ASING KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Masduki, Ali (2025) BATASAN HAK PREROGRATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA WARGA NEGARA ASING KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA. Other thesis, Universitas Gresik.

	Text (Cover) Cover.pdf Download (964kB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (312kB)
	Text (BAB 2) BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text (BAB 3) BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text (BAB 4) BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (134kB)
	Text (CEK PLAGIASI) TUNITIN ALI (2).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (JURNAL) ALI Masduki Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (497kB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) Lembar Persetujuan.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)

Abstract

Pemberian grasi oleh Presiden sering memunculkan perdebatan, terutama jika menyangkut kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh warga negara asing. Permasalahan tersebut menimbulkan dua pertanyaan, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan hukum pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia; dan 2) Bagaimana batasan kewenangan Presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana warga negara asing pelaku kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun grasi merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip checks and balances yang mewajibkan Presiden memperhatikan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Pemberian grasi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apalagi yang berkewarganegaraan asing, harus dilakukan secara selektif, hati-hati, serta tidak boleh mengabaikan prinsip perlindungan anak dan rasa keadilan publik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih ketat dan terukur dalam praktik pemberian grasi, agar integritas hukum dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Grasi; Hak Prerogatif Presiden; Kekerasan Seksual; Anak; Perlindungan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Ali Masduki
Date Deposited:	22 Aug 2025 03:12
Last Modified:	22 Aug 2025 03:12
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4062

Actions (login required)

View Item