Moh. Nurhasim, Hasim (2025) PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI NARAPIDANA PEREMPUAN PASCA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.
![]() |
Text (01 COVER)
01 COVER.pdf Download (4MB) |
![]() |
Text (02 BAB I)
02 BAB I.pdf Download (428kB) |
![]() |
Text (03 BAB II)
03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (493kB) |
![]() |
Text (04 BAB III)
04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (505kB) |
![]() |
Text (05 BAB IV)
05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB) |
![]() |
Text (06 DAFTAR PUSTAKA)
06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (324kB) |
![]() |
Text (07 JURNAL)
07 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (712kB) |
![]() |
Text (08 PLAGIASI SKRIPSI)
08 PLAGIASI SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB) |
![]() |
Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN)
09 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan memberikan dasar hukum untuk pemenuhan hak anak selama ibunya menjalani masa hukuman, namun belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan, reintegrasi sosial, dan dukungan keberlanjutan terhadap anak-anak tersebut setelah masa pembinaan berakhir. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemenuhan hak-hak anak dari narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan; dan 2) Bagaimana perlindungan hukum anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian pertama bahwa pengaturan hukum terkait hak-hak anak dari narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia diatur secara terbatas dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021. Namun, belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur mekanisme perlindungan jangka panjangnya. Sedangkan hasil penelitian kedua bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bahwa anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan harusnya mendapatkan perlindungan berupa: Pemenuhan hak sipil dan identitas; Perlindungan dari diskriminasi dan stigma sosial; Pemulihan psikologis dan sosial; serta Penempatan alternatif dan pengasuhan. Namun pengaturan tersebut belum diatur secara eksplisit dan komprehensif dalam peraturan perundang- undangan, sehingga menjadikan adanya kekosongan hukum.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum; Anak; Lembaga Pemasyarakatan. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | MOH. NURHASIM |
Date Deposited: | 31 Jul 2025 06:08 |
Last Modified: | 31 Jul 2025 06:08 |
URI: | http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3620 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |