BATASAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 80 AYAT (1) A UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Lengkey, Nelsa Jeany (2026) BATASAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 80 AYAT (1) A UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Other thesis, Universitas Gresik.

	Text (01 COVER) Cover.pdf Download (816kB)
	Text (02 BAB 1) Bab 1.pdf Download (160kB)
	Text (03 BAB 2) Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text (04 BAB 3) Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text (05 BAB 4) Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (62kB)
	Text (06 DAFTAR PUSTAKA) Daftar pustaka.pdf Download (83kB)
	Text (07 JURNAL) JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text (08 CEK PLAGIASI) CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN) Lembar persetujuan.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur penghentian penyidikan melalui Restorative Justice dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a. Namun, ketentuan tersebut belum menjelaskan jenis tindak pidana dan parameter “tindak pidana tertentu”. Penelitian ini membahas kriteria dan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice serta batasan parameter penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang memenuhi ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a meliputi pencurian, penganiayaan, penggelapan, penipuan, kealpaan, pengancaman, perusakan barang, penghinaan atau pencemaran nama baik, serta tindak pidana yang diancam pidana denda paling banyak kategori III. Penerapan Restorative Justice juga harus mempertimbangkan karakteristik tindak pidana, kepentingan korban, dan kepentingan umum. Disimpulkan bahwa ancaman pidana bukan satu-satunya dasar penerapan Restorative Justice, melainkan harus dipadukan dengan parameter lain agar menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Disarankan adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai parameter penerapan Restorative Justice untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaannya.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Restorative Justice, tindak pidana tertentu, penghentian penyidikan, Pasal 80 ayat (1) huruf a, KUHAP
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	LENGKEY NELSA JEANY
Date Deposited:	12 Aug 2026 01:30
Last Modified:	12 Aug 2026 01:30
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/5174

Actions (login required)

View Item