KEWENANGAN MENGADILI PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) DALAM HUKUM ACARA PERDATA

NURROSO, NURROSO (2026) KEWENANGAN MENGADILI PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) DALAM HUKUM ACARA PERDATA. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (COVER) 01 COVER.pdf Download (769kB)
	Text (BAB 1) 02 BAB 1.pdf Download (402kB)
	Text (BAB 2) 03 BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text (BAB 3) 04 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text (BAB 4) 05 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (160kB)
	Text (JURNAL) 07 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text (CEK PLAGIASI) 08 CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) 09 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (625kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika kekosongan hukum acara yang mengatur secara rigid mengenai perkara permohonan (voluntair) dalam kodifikasi kolonial HIR dan RBg. Kedua regulasi tersebut lebih menitikberatkan pada perkara sengketa (contentiosa), sehingga ketiadaan standarisasi baku mengakibatkan terjadinya disparitas penetapan hakim dan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan, seperti pada permohonan penyamaan penulisan nama yang berbeda pada dokumen hukum. Kondisi ini memaksa hakim melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) secara mandiri, yang jika tidak dibatasi dapat mencederai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data sekunder diperoleh melalui penelaahan draf undang-undang, Buku II Pedoman Teknis Mahkamah Agung, serta literatur hukum terkait yurisdiksi voluntair. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk mengkaji parameter batasan diskresi hakim dan implikasi yuridis dari kekosongan norma formil tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tengah kekosongan aturan eksplisit HIR/RBg, Asas Ius Curia Novit (hakim dilarang menolak perkara) menjadi dasar kewajiban konstitusional bagi hakim untuk tetap menerima, memeriksa, dan memutus perkara permohonan melalui rechtsvinding. Namun, tindakan ini dibatasi oleh parameter ketat di mana hakim menggunakan metode analogi konstruksi hukum acara sebatas fungsi administratif, serta dilarang keras menciptakan norma yang membebani atau menegasikan hak-hak keperdataan pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam persidangan ex-parte. Oleh karena itu, unifikasi dan kodifikasi regulasi khusus voluntair dalam RUU Hukum Acara Perdata nasional menjadi urgensi yang krusial demi mewujudkan kepastian hukum yang seragam.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perkara Permohonan; Penemuan Hukum; Kewenangan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	ROSO NUR
Date Deposited:	31 Jul 2026 22:39
Last Modified:	31 Jul 2026 22:39
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/5090

Actions (login required)

View Item