KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA MERAH PUTIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

BASUKI TRI, SETIAWAN (2026) KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA MERAH PUTIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) COVER BASUKI TRI SETIAWAN.pdf Download (48MB)
	Text (02 BAB 1) BAB 1 BASUKI TRI SETIAWAN 25010011R.pdf Download (559kB)
	Text (03 BAB 2) BAB 2 BASUKI TRI SETIAWAN 25010011R.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text (04 BAB 3) BAB 3 BASUKI TRI SETIAWAN 25010011R.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text (05 BAB 4) BAB 4 BASUKI TRI SETIAWAN 25010011R.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text (06 BAB 5) BAB 5 BASUKI TRI SETIAWAN 25010011R.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text (07 DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (312kB)
	Text (08 JURNAL) JURNAL BASUKI TRI SETIAWAN .pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text (09 CEK PLAGIASI) KEDUDUKAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA MERAH PUTIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN-Copy.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (10 LEMBAR PERSETUAJUAN) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (18MB)

Abstract

Terkait kedudukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terletak pada belum adanya pengaturan spesifik mengenai karakteristik dan hubungan kelembagaannya dengan pemerintah desa. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimanakah keabsahan status dan kedudukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolahan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil pembahasan penelitian bahwa kedudukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menempatkan koperasi sebagai badan hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban sendiri setelah akta pendirian disahkan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya dukungan pemerintah desa sering menimbulkan ketidakjelasan batas peran antara fasilitator dan pengelola. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pertanggungjawaban pemerintah desa hanya terbatas pada pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan, sedangkan operasional koperasi menjadi tanggung jawab pengurus. Ketidakjelasan batas kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, dan kerancuan pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian atau penyalahgunaan kewenangan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kedudukan; Koperasi Desa Merah Putih.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	BASUKI TRI SETIAWAN
Date Deposited:	29 Jul 2026 03:21
Last Modified:	29 Jul 2026 03:21
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4876

Actions (login required)

View Item