PENJATUHAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Gsk)

SARIFUDDIN, SARIFUDDIN (2026) PENJATUHAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Gsk). Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) 01 Cover.pdf Download (346kB)
	Text (02 BAB I) 02 BAB I.pdf Download (516kB)
	Text (03 BAB II) 03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (617kB)
	Text (04 BAB III) 04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	Text (05 BAB IV) 05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text (06 DAFTAR PUSTAKA) 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (182kB)
	Text (07 LAMPIRAN PUTUSAN PN) 07 Lampiran Putusan No.143 Pid 2017_.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text (08 JURNAL) 08 JURNAL SARIFUDDIN+SDH PUBLIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	Text (09 PLAGIASI SKRIPSI) 09 PLAGIASI SKRIPSI SARIFUDIN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (10 LEMBAR PERSETUJUAN) 10 Lembar Persetujuan.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB)

Abstract

Ancaman pidana minimal khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan tehadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya terdapat di dalam perundang-undangan tertentu saja yang berada pada luar KUHPidana. Penulis akan menganalisa pengaturan hukum dalam permasalahan pidana minimum khusus yang diberlakukan pada pelaku tindak pidana narkotika yang mengulangi perbuatannya dan meneliti pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut terhadap pemberlakuan sanksi pidana minimum khusus bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan normatif dalam mengkaji permasalahan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bersifat wajib. Seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib ini menjadi patokan utama bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap pengguna narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berhubungan erat dengan Pasal 127. Dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam menjatuhkan putusan. Akan tetapi, meskipun bersifat wajib dalam pelaksanannya bergantung pada penyidik dan penuntut umum.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pidana Minimum Khusus, Terdakwa, Narkotika, Putusan Hakim
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	FUDDIN SARI
Date Deposited:	27 Jul 2026 13:32
Last Modified:	27 Jul 2026 13:32
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4572

Actions (login required)

View Item