Kaniawan, Mas Rafli Lutfan (2026) PEMENUHAN HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.
![[img]](http://elibs.unigres.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (01 COVER)
01 COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text (02 BAB 1)
02 BAB 1.pdf Download (557kB) |
|
Text (03 BAB 2)
03 BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB) |
|
Text (04 BAB 3)
04 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (492kB) |
|
Text (05 BAB 4)
05 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB) |
|
Text (06 DAFTAR BACAAN)
06 DAFTAR BACAAN.pdf Download (290kB) |
|
Text (07 JURNAL)
07 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB) |
|
Text (08 CEK PLAGIASI)
08 CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB) |
|
Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN)
09 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Dalam penulisan ini penulis membahas masalah terdapat kesenjangan (disharmonisasi) antara regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Masalah utama terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana, di mana jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) belum merata di setiap wilayah. Kesimpulan yang didapat adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 201 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Pemenuhan hak ABH di Lembaga Pemasyarakatan belum berjalan optimal dan masih terdapat banyak ketidaksesuaian dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kondisi ini disebabkan faktor keterbatasan fasilitas, belum optimalnya pemisahan antara anak dan narapidana dewasa. Penulis memberikan saran bahwa dalam hal pelaksanaan Pemerintah perlu mempercepat pemerataan pembangunan lembaga khusus anak di seluruh wilayah, meningkatkan anggaran untuk fasilitas dan menegakkan pemisahan antara anak dan dewasa. Selain itu, petugas perlu pelatihan khusus tentang hak anak, dan perlu ada mekanisme pemantauan independen untuk memastikan pelaksanaan standar perlindungan anak.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Lembaga Pemasyarakatan, Hak Anak |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | KANIAWAN MAS RAFLI LUTFAN |
| Date Deposited: | 19 Jul 2026 08:32 |
| Last Modified: | 19 Jul 2026 08:32 |
| URI: | http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4316 |
Actions (login required)
 |
View Item |
