Kusuma, Arie (2025) PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU PUPUK DALAM MEMENUHI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.
![]() |
Text (01 COVER)
01. COVER -2.pdf Download (3MB) |
![]() |
Text (02 BAB I)
02. BAB I.pdf Download (990kB) |
![]() |
Text (03 BAB II)
03. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (696kB) |
![]() |
Text (04 BAB III)
04. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (515kB) |
![]() |
Text (05 BAB IV)
05. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (757kB) |
![]() |
Text (06 DAFTAR PUSTAKA)
06. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (539kB) |
![]() |
Text (07 JURNAL SKRIPSI)
07. JURNAL SKRIPSI ARIE.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text (08 CEK PLAGIASI)
08. CEK PLAGIASI SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB) |
![]() |
Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN)
09. LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (639kB) |
Abstract
Jaminan mutu akan kualitas suatu barang dan/atau jasa, merupakan hak mutlak yang wajib diperoleh oleh setiap konsumen. Seperti yang tertuang pada Pasal 4 huruf c Undang-undang No. 08 Tahun 1999, menyebutkan bahawasanya setiap hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. dimana dalam pasal tersebut belum dan/atau tidak memberikan suatu gambaran hukum yang pasti, menjadikannya kurang tegas dan kurang jelas, sehingga peluang dan potensi dalam kelalaian pelaku usaha dalam menjamin barang dan/atau jasanya tidak terlaksana dengan baik, bahkan lebih ekstrimnya melakukan pelanggaran hukum yang di sengaja dengan berkelit dengan aturan-aturan yang masih kurang jelas, dengan ini penulis mengangkat 2 permasalahan yaitu, pemberlakuan standar mutu pupuk sudah memenuhi klausul jaminan produk dalam pasal 4 Huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan pertanggung jawaban pelaku usaha apabila mengedarkan pupuk yang tidak sesuai standar mutu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekata antara lain pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) Peraturan-perundangan yang mengatur tentang standar mutu pupuk beserta mekanisme pengawasannya telah memenuhi prinsip kepastian hukum perlindungan konsumen pada Pasal 4 huruf c Undang-undang No. 08 Tahun 1999 dan untuk pelaku usaha yang mengedarkan pupuk tidak sesuai standar mutu bertanggung jawab secara pidana, perdata, dan administratif. Pertanggungjawaban pidana , yang memuat sanksi penjara dan denda. Secara perdata, pelaku usaha dapat digugat atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sementara secara administratif dikenai pencabutan izin edar atau usaha
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | ARIE CAHYA KUSUMA |
Date Deposited: | 31 Jul 2025 03:16 |
Last Modified: | 31 Jul 2025 03:16 |
URI: | http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3608 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |