BATASAN PENERAPAN PERTIMBANGAN GENDER SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN HUKUMAN DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

Hakim, Azizul (2025) BATASAN PENERAPAN PERTIMBANGAN GENDER SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN HUKUMAN DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI). Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) 01 COVER.pdf Download (1MB)
	Text (02 BAB I) 02 BAB I.pdf Download (261kB)
	Text (03 BAB II) 03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text (04 BAB III) 04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text (05 BAB IV) 05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	Text (06 DAFTAR BACAAN) 06 DAFTAR BACAAN.pdf Download (173kB)
	Text (07 LAMPIRAN) 07 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (08 JURNAL) 08 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text (09 PLAGIASI SKRIPSI) 09 PLAGIASI SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)
	Text (10 LEMBAR PERSETUJUAN) 10 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB)

Abstract

Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ini menuai kontroversi dikarenakan adanya putusan pemidanaan yang mencerminkan kurangnya kejelasan yuridis mengenai sejauh mana aspek gender dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Apakah gender dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman dalam putusan pemidanaan; dan 2) Bagaimana penerapan pidana materiil tindak pidana korupsi dalam Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian bahwa gender sebagai alasan yang meringankan dalam putusan pemidanaan memperoleh dasar hukum melalui Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mengatur bahwa hakim dapat mempertimbangkan pengalaman diskriminasi, ketimpangan relasi kuasa, atau kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan. Sehingga muncul adanya kekaburan norma dalam menentukan sejauh mana pertimbangan gender dapat diterapkan secara adil dan objektif. Serta Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, dalam penerapan pidana materiil tindak pidana korupsi mengacu pada unsur-unsur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor, yang menitikberatkan pada penyalahgunaan jabatan untuk menerima hadiah atau janji. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memangkas hukuman pidana penjara dari 10 tahun menjadi 4 tahun dengan pertimbangan adanya alasan-alasan yang meringankan, seperti pengakuan terdakwa dan faktor gender. Sehingga terjadi inkonsistensi penerapan asas equality before the law serta potensi penyimpangan dari tujuan pemberantasan korupsi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Gender, Meringankan Hukuman, Pemidanaan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Azizul - Hakim
Date Deposited:	31 Jul 2025 02:47
Last Modified:	31 Jul 2025 02:47
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3602

Actions (login required)

View Item