DISKRIMINASI ANTARA PEKERJA PKWT DAN PKWTT DALAM HUBUNGAN KERJA DITINJAU DALAM HAK ASASI MANUSIA

SIMON FERDINAND POLII, GERARD (2026) DISKRIMINASI ANTARA PEKERJA PKWT DAN PKWTT DALAM HUBUNGAN KERJA DITINJAU DALAM HAK ASASI MANUSIA. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (COVER) 01 COVER.pdf Download (929kB)
	Text (BAB 1) 02 BAB 1.pdf Download (346kB)
	Text (BAB 2) 03 BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text (BAB 3) 04 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text (BAB 4) 05 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (143kB)
	Text (JURNAL) 07 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	Text (CEK PLAGIASI) 08 CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) 09 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB)

Abstract

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pekerja dari tindakan diskriminatif secara tegas dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, pasca-terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, implementasi perlindungan hukum bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dinilai masih bersifat deklaratif dan umum. Hal ini memperlebar celah perlakuan berbeda (disparate treatment) yang memicu disparitas pemenuhan hak kesejahteraan sekunder pekerja kontrak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif guna mengevaluasi sinkronisasi normatif perlindungan korban diskriminasi dalam hubungan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan nasional saat ini masih lemah karena belum mengakomodasi kodifikasi perlindungan konkret, sanksi tegas bagi pengusaha yang diskriminatif, serta doktrin pergeseran beban pembuktian (shifting burden of proof) di Pengadilan Hubungan Industrial. Selain itu, terdapat kesenjangan interpretasi hukum di mana hukum nasional cenderung terpaku pada diskriminasi langsung, berbeda dengan instrumen HAM internasional seperti Konvensi ILO No. 111 dan ICESCR yang mencakup larangan diskriminasi tidak langsung berbasis status ikatan kerja demi mewujudkan keadilan substantif.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Diskriminasi Kerja; PKWT dan PKWTT; Hak Asasi Manusia
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Gerard Polii
Date Deposited:	30 Jul 2026 06:53
Last Modified:	30 Jul 2026 06:53
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/5032

Actions (login required)

View Item