PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM PROSES REKRUTMEN TENAGA KERJA

Andi, Farid (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM PROSES REKRUTMEN TENAGA KERJA. Other thesis, Universitas Gresik.

	Text (01 Cover) 01 Cover.pdf Download (441kB)
	Text (02 Bab 1) 02 Bab 1.pdf Download (357kB)
	Text (03 Bab 2) 03 Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text (04 Bab 3) 04 Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text (05 Bab 4) 05 Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text (06 Daftar Pustaka) 06 Daftar Pustaka.pdf Download (166kB)
	Text (07 Jurnal) 07 Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text (08 Check Plagiasi) 08 Check Plagiasi.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB)
	Text (09 Lembar Persetujuan) 09 Lembar Persetujuan.pdf Restricted to Registered users only Download (614kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penggunaan SKCK sebagai syarat rekrutmen tenaga kerja secara universal yang menghambat mantan narapidana memperoleh pekerjaan, meskipun hak tersebut dijamin konstitusi dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana kedudukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian terhadap hierarki peraturan Perundang-Undangan?. 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dalam penggunaan SKCK pada proses rekrutmen tenaga kerja?. Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kedudukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagai peraturan teknis di bawah undang-undang menegaskan bahwa ia tidak dapat menggantikan atau mengesampingkan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi. (2) perlindungan hukum bagi mantan narapidana belum memadai, baik preventif (tanpa batas waktu dan filter) maupun represif (akses gugatan terbatas), sehingga terjadi kontradiksi sistemik dengan tujuan reintegrasi sosial.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	SKCK, Mantan Narapidana, Hak atas Pekerjaan, Perlindungan Hukum, Reintegrasi Sosial
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Farid Andi Romadhon
Date Deposited:	30 Jul 2026 06:18
Last Modified:	30 Jul 2026 06:18
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/5017

Actions (login required)

View Item