'Ulumudin, Mahirul (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG TIDAK DIDAKWAKAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk). Other thesis, Universitas Gresik.
|
Text (01 COVER)
01 COVER.pdf Download (834kB) |
|
|
Text (02 BAB I)
02 BAB I.pdf Download (395kB) |
|
|
Text (03 BAB II)
03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB) |
|
|
Text (04 BAB III)
04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB) |
|
|
Text (05 BAB IV)
05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB) |
|
|
Text (06 DAFTAR BACAAN)
06 DAFTAR BACAAN.pdf Download (350kB) |
|
|
Text (07 LAMPIRAN)
07 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) |
|
|
Text (05 JURNAL)
08 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB) |
|
|
Text (09 CEK PLAGIASI)
09 CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB) |
|
|
Text (10 LEMBAR PERSETUJUAN)
10 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) |
Abstract
Penyalahgunaan narkotika masih menjadi permasalahan hukum karena dalam praktik peradilan penyalahguna sering didakwakan menggunakan pasal peredaran gelap narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Gsk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi menjadi pedoman internal bagi hakim. Selain itu, Majelis Hakim menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena terikat pada surat dakwaan, meskipun fakta persidangan menunjukkan terdakwa merupakan penyalahguna narkotika. Permasalahan utama dalam perkara ini terletak pada penyusunan dakwaan yang tidak memasukkan Pasal 127 sebagai alternatif dakwaan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penyalahgunaan Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Pertimbangan Hakim |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mahirul 'Ulumudin |
| Date Deposited: | 23 Jul 2026 03:13 |
| Last Modified: | 23 Jul 2026 03:13 |
| URI: | http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4523 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
