INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM JUDI ONLINE TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL UU ITE TERHADAP PEMAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 216/ PID.B/2025/PN Gsk)

MANIK, ANASTASIA (2026) INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM JUDI ONLINE TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL UU ITE TERHADAP PEMAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 216/ PID.B/2025/PN Gsk). Other thesis, Universitas Gresik.

[img] Text (01 COVER)
01 COVER.pdf

Download (303kB)
[img] Text (02 BAB 1)
02 BAB 1.pdf

Download (409kB)
[img] Text (03 BAB 2)
03 BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (227kB)
[img] Text (04 BAB 3)
04 BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (284kB)
[img] Text (05 BAB 4)
05 BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (140kB)
[img] Text (06 DAFTAR PUSTAKA)
06 DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (153kB)
[img] Text (07 LAMPIRAN)
07 LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (08 JURNAL)
08 JURNAL.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (140kB)
[img] Text (09 CEK PLAGIASI)
09 CEK PLAGIASI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (15MB)
[img] Text (10 LEMBAR PERSETUJUAN)
10 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan pola komunikasi dan aktivitas masyarakat. Fenomena ini terjadi secara global, termasuk di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan hukum judi online bagi pemain di Indonesia dan apakah interpretasi pasal yang digunakan hakim dalam putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Gsk sudah tepat ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Bahan hukum primer mencakup KUHP, UU ITE, dan Putusan Pengadilan, yang dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan deskripsi yuridis yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE terhadap pemain murni merupakan bentuk penafsiran ekstensif yang melanggar asas legalitas, khususnya prinsip lex certa dan lex stricta. Secara ratio legis, unsur "mendistribusikan" atau "mentransmisikan" seharusnya ditujukan bagi pihak yang memfasilitasi konten (bandar atau afiliator), bukan konsumen akhir. Selain itu, ditemukan inkonsistensi nyata melalui perbandingan dengan Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Gsk, di mana untuk fakta hukum yang identik, majelis hakim justru menggunakan Pasal 303 bis KUHP. Penulis menyimpulkan bahwa penggunaan UU ITE bagi pemain murni menciptakan ketidakpastian hukum dan menyarankan agar aparat penegak hukum lebih konsisten menerapkan Pasal 303 bis KUHP (atau Pasal 427 KUHP Baru) guna menjamin keadilan yang proporsional.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Judi Online, Pemain, UU ITE, Kepastian Hukum, Inkonsistensi.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Manik Anastasia
Date Deposited: 23 Jul 2026 04:27
Last Modified: 23 Jul 2026 04:27
URI: http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4454

Actions (login required)

View Item View Item