AKIBAT HUKUM PEMBERIAN GRASI TANPA PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG: ANALISIS KEPRES NO.35/G/2011

Supriyo, Muhammad (2025) AKIBAT HUKUM PEMBERIAN GRASI TANPA PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG: ANALISIS KEPRES NO.35/G/2011. Other thesis, Universitas Gresik.

	Text (01 COVER) 01. COVER.crdownload Download (521kB)
	Text (02 BAB 1) 02. BAB 1.pdf Download (308kB)
	Text (03 BAB 2) 03. BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text (04 BAB 3) 04. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text (05 BAB 4) 05. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text (05 DAFTAR BACAAN) 06. DAFTAR BACAAN.pdf Download (177kB)
	Text (07 CEK PLAGIASI) 07. CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (08 JURNAL) 08. JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN) 09. LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (959kB)

Abstract

Pemberian grasi oleh Presiden merupakan hak prerogatif yang dijamin oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kontroversi muncul dalam penerbitan Keputusan Presiden No. 35/G/2011 terkait grasi terhadap Meirika Pranola yang diberikan tanpa adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan hukum dari keputusan tersebut serta batas kewenangan Presiden dalam memberikan grasi. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu: bagaimana akibat hukum dari pemberian grasi tanpa pertimbangan Mahkamah Agung dan sejauh mana batasan kewenangan Presiden dalam pemberian grasi, khususnya dalam kasus Meirika Pranola. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian grasi tanpa mempertimbangkan Mahkamah Agung bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas kepastian hukum, dan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tindakan tersebut juga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan eksekutif. Kesimpulannya, tindakan Presiden dalam menerbitkan Keppres No. 35/G/2011 tanpa pertimbangan Mahkamah Agung merupakan pelanggaran prosedural yang berdampak pada keabsahan hukum keputusan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan dalam proses pemberian grasi agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, supremasi hukum, dan tata negara yang demokratis.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Grasi, Presiden, Mahkamah Agung, Narkotika, Kewenangan Konstitusional
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Mohammad Supriyo
Date Deposited:	20 Aug 2025 04:14
Last Modified:	20 Aug 2025 04:14
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4048

Actions (login required)

View Item