IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM PENYERAHAN NOTA PEMERIKSAAN TERHADAP PERUBAHAN STATUS KERJA

Octavianus, Yusuf (2025) IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM PENYERAHAN NOTA PEMERIKSAAN TERHADAP PERUBAHAN STATUS KERJA. Other thesis, Universitas Gresik.

	Text (Cover) Cover.pdf Download (9MB)
	Text (BAB I) Bab 1.pdf Download (671kB)
	Text (BAB II) Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB)
	Text (BAB III) Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (640kB)
	Text (BAB IV) Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka ysf fiks.pdf Download (466kB)
	Text (JURNAL) JURNAL YUSUF fikx (buatan elsa).pdf Restricted to Repository staff only Download (626kB)
	Text (PLAGIASI SKRIPSI) Revisi Skripsi Fix Pak Suyanto Plagiasi.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) lembar persetujuan.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum tersebut, segala bentuk hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu isu hukum yang terus berkembang dalam praktik hubungan industrial adalah penyalahgunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh perusahaan, khususnya dalam jenis pekerjaan yang bersifat tetap. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa apabila PKWT tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka demi hukum perjanjian tersebut beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Namun, dalam praktiknya, norma "demi hukum" tersebut tidak serta-merta menjamin perlindungan hukum bagi pekerja karena masih lemahnya implementasi dan pengawasan di lapangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa pekerja dapat mengajukan pengesahan ke pengadilan dengan syarat telah dilakukan perundingan bipartit dan terdapat Nota Pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan. Namun kenyataannya, Nota Pemeriksaan hanya diberikan kepada pengusaha dan tidak kepada pekerja, yang berakibat pekerja kehilangan dasar hukum untuk menuntut haknya. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam aspek kewenangan pengawas ketenagakerjaan, khususnya dalam penyerahan Nota Pemeriksaan sebagai alat bukti hukum untuk perubahan status kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan konversi status kerja dari PKWT ke PKWTT serta menganalisis kewenangan pengawas ketenagakerjaan dalam penyerahan Nota Pemeriksaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta praktik pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktertiban dalam mekanisme penyerahan Nota Pemeriksaan telah menghambat implementasi perlindungan hukum bagi pekerja, sehingga dibutuhkan pembaruan kebijakan dan regulasi agar hak konstitusional pekerja dapat terpenuhi secara efektif.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Negara Hukum, PKWT, PKWTT, Nota Pemeriksaan, Pengawas Ketenagakerjaan, Kekosongan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Yusuf Octavianus
Date Deposited:	15 Aug 2025 06:15
Last Modified:	15 Aug 2025 06:15
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4030

Actions (login required)

View Item