PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG MUSNAH AKIBAT ABRASI DISEBABKAN BENCANA ALAM

Arifin, Syamsul (2025) PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG MUSNAH AKIBAT ABRASI DISEBABKAN BENCANA ALAM. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) 01 COVER.pdf Download (816kB)
	Text (02 BAB I) 02 BAB I.pdf Download (386kB)
	Text (03 BAB II) 03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text (04 BAB III) 04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text (05 BAB IV) 05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text (06 DAFTAR PUSTAKA) 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (352kB)
	Text (07 JURNAL) 07 JURNAL SYAMSUL ARIFIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (647kB)
	Text (08 PLAGIASI SKRIPSI) 08 SKRIPSI SYAMSUL ARIFIN PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)
	Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN) 09 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB)

Abstract

Dalam UUPA, Tanah yang hilang akibat abrasi dapat dikualifikasikan sebagai tanah musnah berdasarkan Pasal 27, maka secara hukum tanah tersebut hapus karena objeknya tidak lagi ada secara fisik. Abrasi sendiri tergolong bencana hidrometeorologi yang mengancam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat. Dimana peneliti akan menganalisa mengenai pengaturan hukum tanah yang musnah menurut UUPA dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah menurut UU Penanggulangan Bencana. Metode yang digunakan adalah analisa hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Hasil penelitian ini menjawab bahwa yang dimaksud dengan tanah yang dikatakan musnah adalah apabila abrasi menyebabkan hilangnya seluruh bagian tanah hingga tidak dapat dikenali bentuk dan fisiknya. Pasal 4 UU Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Melalui peraturan tersebut, sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah membentuk suatu badan BNPB dan BPBD yang merupakan bentuk upaya preventif dan juga upaya represif dari pemerintah dengan bertugas untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan ganti rugi melalui kebijakan pasca bencana. Hal ini sesuai amanat UUD 1945 pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 yang menjadi dasar konstitusional tertinggi tujuan dari bernegara.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Hak Milik, bencana alam, abrasi, tanggung jawab negara
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Syamsul Arifin
Date Deposited:	04 Aug 2025 05:59
Last Modified:	04 Aug 2025 05:59
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3708

Actions (login required)

View Item