Tanggungjawab Perusahaan Dalam Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Fahmi, M. Zahrul (2023) Tanggungjawab Perusahaan Dalam Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (COVER) 01 COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 02 BAB I.pdf Download (680kB)
	Text (BAB II) 03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (512kB)
	Text (BAB III) 04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (580kB)
	Text (BAB IV) 05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (400kB)
	Text (JURNAL FAHMI) Jurnal FAHMI.pdf Restricted to Repository staff only Download (605kB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) 09 Lembar Persetujuan.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (CEK PLAGIASI SKRIPSI) CEK PLAGIASI SKRIPSI M. ZAHRUL FAHMI.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)

Abstract

Kecelakaan kerja di Indonesia yang sangat tinggi akibat perilaku yang tidak aman. Upaya pencegahan kecelakaan berubah dari teknik rekayasa kearah manajemen agar tidak terjadi kerugian yang besar. Pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 87 Ayat (1) yang berfokus pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang tidak menjalankan SMK3. Jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan undang-undang, konsep dan kasus. SMK3 menciptakan sistem K3 dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi. Perusahaan bertanggungjawab menjalankan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien sehingga terhindar dari bahaya kecelakaan kerja, bahaya penyakit akibat kerja, bahaya ledakan, bahaya kebakaran, bahaya keracunan dan bahaya penyinaran radio aktif. Perusahaan wajib menerapkan SMK3 utamanya yang memiliki potensi bahaya tinggi. Bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK3 akan mempunyai resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, dan menimbulkan bahaya kebakaran maupun ledakan, serta pimpinan atau pengurus perusahaan dapat dikategorikan melakukan tindak pidana K3. Pemerintah pusat dan daerah berperan penting dalam memberikan izin usaha perusahaan, serta memberikan sanksi berat sampai ke pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK3.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	M. Zahrul Fahmi
Date Deposited:	27 Jul 2023 04:19
Last Modified:	27 Jul 2023 04:19
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/2111

Actions (login required)

View Item