KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

SATRIYO, WAHYU PURNOMO (2023) KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT. Other thesis, Universitas Gresik.

	Text (COVER) 01 COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB 1) 02 BAB 1.pdf Download (471kB)
	Text (BAB 2) 03 BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text (BAB 3) 04 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)
	Text (BAB 4) 05 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 08 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB)
	Text (JURNAL) 10 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (554kB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) 12 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (607kB)
	Text (PLAGIASI) 11 PLAGIASI SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Pelaksanaan dalam hal Penegakan Peraturan Peraturan Daerah terhadap Gelandangan, Pengemis, pengamen, Pedagang kaki Lima dengan tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi suatu daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga pada penyelenggaraan roda Pemerintahan berjalan lancar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat serta faktor apa yang menghambat dalam penegakan peraturan daerah tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif (normative legal research) dengan cara mengkaji mengenai atauran-aturan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain dibawah undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah Kota Gresik terhadap sudah bagus dan pelaksanaan penegakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tetapi ada beberapa faktor penghambat berupa kurangnya kuantitas dan kualitas Personil, terbatasnya sarana prasarana pendukung operasional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan ketidak pedulian masyarakat mengenai Peraturan Daerah, belum optimalnya penegakan hukum kepada para pelanggar serta pemberian sangsi yang masih relatif ringan sehingga tidak menimbulkan efek Jera bagi para pelanggar. untuk itu disarankan agar Pemerintah Daerah harus mengusulkan penambahan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang di butuhkan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Satuan Polisi Pamong Praja Gresik, Hukum, masyarakat
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Satriyo Wahyu Purnomo
Date Deposited:	26 Jul 2023 05:14
Last Modified:	26 Jul 2023 05:14
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/2068

Actions (login required)

View Item