PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG DI BUAT BERDASARKAN DOKUMEN PALSU

Kurniawati, Vetty Maulida (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG DI BUAT BERDASARKAN DOKUMEN PALSU. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (COVER) 01 COVER.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) 02 BAB I.pdf Download (799kB)
	Text (BAB II) 03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (759kB)
	Text (BAB III) 04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (690kB)
	Text (BAB IV) 05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (30kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (513kB)
	Text (JURNAL) 07 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text (CEK PLAGIASI) 08 CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) 09 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Akta PPAT menjadi bagian penting dalam proses pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Dengan demikian maka dalam pembuatan Akta PPAT ini yang dalam hal ini berupa Akta Jual Beli, seorang PPAT harus bertanggung jawab secara penuh atas akta yang dibuatnya dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelum dilakukannya pembuatan akta. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimanakah akibat hukum Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan menggunakan dokumen palsu; dan 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli (AJB) yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT dengan menggunakan dokumen palsu, bahwa haruslah di bedakan antara akta PPAT itu sendiri dan perjanjian jual beli yang di tuangkan ke dalam akta oleh para pihak, meskipuun aktanya terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan, Sedangkan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli (AJB) yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara perdata jika ada pihak yang dirugika dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, dan secara administratif PPAT dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat sehingga menyebabkan dapat dicabutnya izin dari PPAT.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Vetty Maulida Kurniawati
Date Deposited:	25 Jul 2023 07:15
Last Modified:	25 Jul 2023 07:15
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/2027

Actions (login required)

View Item