TINDAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGGELEDAHAN RUMAH KOS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL DITINJAU DARI KUHAP

Salam, Abdullah (2023) TINDAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGGELEDAHAN RUMAH KOS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL DITINJAU DARI KUHAP. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) 01 COVER.pdf Download (2MB)
	Text (02 BAB 1) 02 BAB 1.pdf Download (508kB)
	Text (03 BAB 2) 03 BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (501kB)
	Text (04 BAB 3) 04 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (496kB)
	Text (05 BAB 4) 05 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text (06 DAFTAR PUSTAKA) 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (259kB)
	Text (07 JURNAL) 06 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (756kB)
	Text (08 CEK PLAGIASI) 07 CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB)
	Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN) 12. LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (934kB)

Abstract

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat (Satpol PP) merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun tugas dan fungsi dari Satpol PP sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima, tindak kejahatan, prostitusi, dan sebagainya, , akan tetapi prostitusi sekarang menjadikan satuan rumah kos untuk melakukan praktik prostitusi sehingga penyebarannya yang sangat sulit di kontrol mengingat banyaknya rumah-rumah di Kabupaten Gresik yang dijadikan rumah kos. Dari latar belakang masalah diatas penulis menitik beratkan pada rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaturan kewenangan Satpol PP terhadap penggeledahan rumah kos di Kabupaten Gresik dan Bagaimana pertanggung jawaban Satpol PP dalam melakukan penggeledahan rumah kos yang melebihi kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat Gresik yang tidak diatur ataupun sebagai aturan kelanjutan dari peraturan pemerintah ataupun perundang-undangan. Adanya dugaan terjadinya tindakan pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan atau penyidikan dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau masyarakat lebih mengenal dengan sebutan PPNS yang berada di dalam instansi Satpol PP Kabupaten Gresik atas dasar laporan masyarakat atau berdasarkan surat perintah atasan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Kewenangan Satpol PP merupakan kewenangan mandat karena untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat maka tugas Pemerintah Daerah tersebut dimandatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah yang bersangkutan khususnya di Kabupaten Gresik. Pertanggungjawaban Satpol PP Kabupaten Gresik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang dalam pengawasan dan penindakan, yaitu tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan, kewenangan yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan penggeledahan rumah kos ialah menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tentang kejadian tindak pidana pelacuran dan asusila atas dasar surat tugas dari atasan atau dalam penggeledahan harus mempunyai izin dari Pengadilan Negeri setempat. Saran penulis adalah Agar kiranya Satpol PP Kabupaten Gresik serius dan konsisten dalam melakukan pengawasan dan pecegahan terhadap tempat-tempat atau rumah kos yang disinyalir dipergunakan untuk perbuatan asusila dan melakukan penggeledahan tempat kos sesuai SOP yang ada.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Satpol PP, Penggeledahan, Asusila, Rumah Kos
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Abdullah Salam
Date Deposited:	21 Jul 2023 07:03
Last Modified:	21 Jul 2023 07:03
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/1749

Actions (login required)

View Item