KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.

NURUL, AISYIYAH (2023) KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (COVER) 01 COVER.pdf Download (2MB)
	Text (BAB 1) 02 BAB 1.pdf Download (523kB)
	Text (BAB 2) 03 BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB)
	Text (BAB 3) 04 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text (BAB 4) 05 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text (DAFTAR BACAAN) 08 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (192kB)
	Text (JURNAL) 10 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (677kB)
	Text (CEK PLAGIASI SKRIPSI) 11 CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) 12 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (803kB)

Abstract

Penegakan hukum di dalam Negara berasaskan Hukum seperti di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting untuk dapat menciptakan sebuah keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009). Asas tersebut dikenal dengan sebutan "Asas Trilogi Peradilan", memberikan jaminan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat, tidak berbelit-belit, dan dengan biaya yang tidak memberatkan masyarakat yang berperkara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan terkait gugatan sederhana dan kedudukan Perma No. 4 tahun 2019 dalam hierarkis peraturan perundang- undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam pembahasannya penulis berpendaoat bahwa keberadaan Perma bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan terkait gugatan sederhana karena hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang mengatur ketentuan terkait gugatan sederhana dalam sistem hukum di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	perma, peradilan, kewenangan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	NURUL AISYIYAH
Date Deposited:	20 Jul 2023 07:02
Last Modified:	20 Jul 2023 07:02
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/1625

Actions (login required)

View Item