PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT SERTIFIKAT GANDA (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Nab)

Subiantoro, Subiantoro (2022) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT SERTIFIKAT GANDA (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Nab). Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text 01 COVER & ABSTRAK.pdf Download (346kB)
	Text 02 BAB I.pdf Download (492kB)
	Text 03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text 04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text 05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (157kB)
	Text 07 CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text Lembar Persetujuan dan Pernyataan Keaslian (Subiantoro_2015010036).pdf Restricted to Registered users only Download (562kB)

Abstract

Sertifikat ganda pada umumnya terjadi pada tanah yang masih kosong atau belum dibangun. Munculnya sertifikat ganda disebabkan oleh beberapa hal. Hal ini dikarenakan oknum yang bekerja atau diluar kantor Badan Pertanahan Nasional, atau karena terjadinya tumpang tindih surat atau overlapping, dan karena tanah tersebut terlalu lama disewakan oleh pemilik, sehingga penyewa melakukan pengaduan atas tanah tersebut, yang ternyata terbukti mengandung ketidak benaran, kepalsuan atau tidak berlaku lagi. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) rumusan permasalahan, yaitu: 1). Bagaimana penerapan hukum tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Nab terkait kepemilikan sertifikat tanah yang sah ?; dan 2). Apakah dalam Kasus Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Nab telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukumnya ?. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini memberikaan prespektif mengenai rumusan masalah yang diajukan terkait dengan pengkajian mengenai penyelesaian sengketa tanah akibat sertifikat ganda (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Nab). Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung (MA) berpendapat jika terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal. Selain itu gugatan atas adanya sertifikat ganda tersebut juga harus menjadikan kantor pertanahan setempat sebagai pihak tergugat atau turut tergugat. Tidak ditariknya pihak kantor pertanahan sebagai pihak mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena apabila gugatan dikabulkan dapat berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 3029 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 14/Pdt.G/2015/PN.Sky tanggal 29 Desember 2015. Sehingga dalam Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Nab dengan tidak ditariknya badan pertanahan setempat sebagai tergugat atau sebagai turut tergugat, maka nantinya berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan gugatan telah dikabulkan. Saran yang dapat diberikan hendaknya setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengadakan pembinaan dan pelatihan terhadap karyawannya, serta lebih berhati-hati agar tidak terjadi penerbitan sertifikat yang cacat hukum administratif, atau sampai terjadi adanya sertifikat ganda.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Tanah; Sertifikat; Ganda.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	unigres perpus
Date Deposited:	18 Nov 2022 00:51
Last Modified:	18 Nov 2022 00:51
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/994

Actions (login required)

View Item