BEBAN PEMBUKTIAN DAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Romadhi, Syahril (2022) BEBAN PEMBUKTIAN DAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text 01 COVER & ABSTRAK.pdf Download (3MB)
	Text 02 BAB 1.pdf Download (443kB)
	Text 03 BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (520kB)
	Text 04 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (594kB)
	Text 05 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (388kB)
	Text 07 CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text Lembar Persetujuan dan Pernyataan Keaslian (Syahril Romadhi_2018010022).pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)

Abstract

Korupsi terjadi kmena adanya celah dan kesernpatan yang akan dijadikan sebagai peluang oleh para koruptor. Sesuai dengan definisi korupsi yang berarti merusak, maka sebagai objek dalam penelitian akan merusak negara dan merugikan masyarakat. Beban pembuktian terbalik dapat dijadikan sebagai alat untuk menemukan dan menetapkan kebenaran yang seswrgguhnya dalam sebuah putusan pengadilan. Proses beban pembuktian dalam pengadilaa sangat efektif digunakan, karena semua dilakukan dengan berlandas pada alat bukti yang digunakan sebagai pembelaan oleh orang yang bersangkutan. Pembuktian terbalik juga dapat digunakan dalam kasus gratifikasi sebagai cara mernbuktikan dan sandaran guna menarik kesimpulan tentang objek yang dibuktkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum bersifat normati{, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan uatuk mengkaji penelitian hukum positi{ dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain. Dalam penelitian skripsi ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi junclo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 201 I Tentang Tindak Pidana Korupsi. Objek yang digunakan yaitu kasus gratifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek yang dibebani membuktikan pula objek pembuktiannya. Melalui pembuktian terbalik ini siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi berkewajiban memberikan keterangan tentang asal-usul hartanya. Dalam kasus gratifikasi, sistem pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dcngan gratifikasi yang berhubungan dengan suap. Sistcm ini bcrpijak pada asas praduga bcrsalah (presumption of BuiW.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Beban; Pembuktian; Sanksi; Pidaaa; Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	unigres perpus
Date Deposited:	17 Nov 2022 07:19
Last Modified:	17 Nov 2022 07:19
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/976

Actions (login required)

View Item