PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Putra, Rizky Suryana (2022) PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text 1. COVER & ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text 2. BAB 1.pdf Download (237kB)
	Text 3. BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text 4. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text 5. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text 6. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (169kB)
	Text 7. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text 8. PLAGIASI.pdf Download (2MB)
	Text Lembar Persetujuan dan Pernyataan Keaslian (Rizky Suryana Putra_2018010030).pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 mengatur tentang PKL dan berdampak signifikan terhadap sektor secara keseluruhan yang menjadi fokus penelitian ini. Cara Pemerintah Kabupaten Gresik memindahkan pedagang kaki lima dan cara Satpol PP menegakkan kewenangannya terhadap pedagang kaki lima menjadi topik utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis deskriptif. Data yang digunakan bersumber dari perundang-undangan, studi kepustakaan, dan pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1.Belum terlaksananya proses relokasi PKL secara tuntas sesuai Perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Hal ini terlihat dari permasalahan yang sedang berlangsung dalam implementasi peraturan tersebut. Meskipun Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerapkan beberapa bentuk relokasi, sebagian besar pedagang kaki lima masih lebih memilih untuk berjualan di tempat-tempat umum yang dianggap lebih strategis. Dari aspek penyediaan tempat relokasi untuk PKL tergolong masih kurang, karena jumlah tempat relokasi yang disediakan tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima, kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap operasional dan pengembangan lokasi Kawasan Sentra Kuliner juga mengakibatkan banyaknya pedagang yang meninggalkan tempat relokasi dan memilih kembali berjualan dijalan. 2.Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yang bertugas menertibkan PKL secara tegas mematuhi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 yang mengatur tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kewenangannya Satpol PP mengambil tindakan nonyustisial untuk menangani masyarakat yang melanggar hukum. Satpol PP berpatroli tiga kali sehari: pagi, siang, dan malam dalam menegakkan Perda Kabupaten Gresik. Anggota Satpol PP dipecah menjadi beberapa regu untuk melakukan penertiban di beberapa titik rawan yang sering didatangi pedagang kaki lima. Satpol PP menggunakan bujukan dan sikap welas asih untuk mengendalikan pedagang kaki lima. Satpol PP berupaya keras untuk mengendalikan pedagang kaki lima, baik yang berada dalam lingkup mereka maupun yang diharapkan dari mereka. Namun fakta yang terjadi di lapangan justru lain, ketika Satpol PP selesai melakukan patroli, PKL yang sebelumnya telah ditertibkan malah kembali berjualan lagi ditempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Alih-alih menurun dari waktu ke waktu, jumlah pedagang kaki lima justru meningkat secara signifikan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pedagang Kaki Lima, Relokasi, Penertiban
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	unigres perpus
Date Deposited:	17 Nov 2022 06:16
Last Modified:	17 Nov 2022 06:36
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/974

Actions (login required)

View Item