PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Affandi, Ahmad Fajar Sidiq (2026) PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Other thesis, Universitas Gresik.

	Text (COVER) 01 Cover.pdf Download (2MB)
	Text (BAB 1) 02 Bab 1.pdf Download (386kB)
	Text (BAB 2) 03 Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text (BAB 3) 04 Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text (BAB 4) 05 Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 06 Daftar Pustaka.pdf Download (193kB)
	Text (JURNAL) 07 Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text (CEK PLAGIASI) 08 Cek Plagiasi.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) 09 Lembar Persetujuan.pdf Restricted to Registered users only Download (604kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perlindungan hak kebebasan berpendapat di media sosial, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi seseorang dalam menjalankan kebebasan berpendapat atau berekspresi, serta menganalisis kepastian hukum dalam penerapan Pasal 27A berdasarkan asas legalitas dan prinsip kebebasan berpendapat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan batasan yang lebih jelas terhadap unsur pencemaran nama baik melalui penambahan frasa “dengan cara menuduhkan suatu hal”, sehingga mempersempit ruang penafsiran yang selama ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik di media sosial. Perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak konstitusional warga negara serta perlindungan represif melalui mekanisme penegakan hukum yang berlandaskan asas legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperkuat kepastian hukum dengan menegaskan bahwa kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum terhadap pemerintah, lembaga negara, maupun pejabat publik tidak dapat dipidana sepanjang dilakukan dengan iktikad baik, berdasarkan fakta, dan tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27A. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut secara objektif dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perlindungan Hukum.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	affandi ahmad fajar sidiq
Date Deposited:	05 Aug 2026 10:26
Last Modified:	05 Aug 2026 10:26
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/5132

Actions (login required)

View Item