Analisis Yuridis terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Ditinjau dari Aspek Hukum Pajak (Formil & Materil)

Kubes, Muamar (2026) Analisis Yuridis terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Ditinjau dari Aspek Hukum Pajak (Formil & Materil). Other thesis, Universitas Gresik.

	Text (01 COVER) 1. Cover-1-13.pdf Download (3MB)
	Text (02 BAB I) 2. Bab I-7-26.pdf Download (623kB)
	Text (03 BAB II) 3. Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (736kB)
	Text (04 BAB III) 4. Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
	Text (05 BAB IV) 5. Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (525kB)
	Text (06 DAFTAR BACAAN) 6. Daftar Bacaan.pdf Download (385kB)
	Text (07 LAMPIRAN) 7. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (34MB)
	Text (08 JURNAL) 8. Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text (09 CEK PLAGIASI) 9. Cek Plagiasi.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)
	Text (10 LEMBAR PERSETUJUAN) 10. Persetujuan1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transisi regulasi SP2DK dari Surat Edaran menuju PMK 111/2025 guna memperkuat legalitas pengawasan perpajakan dalam sistem self-assessment. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum SP2DK pasca berlakunya PMK 111/2025 serta apakah pengaturannya telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum SP2DK kini memiliki daya ikat eksternal yang kuat sebagai instrumen pengawasan preventif. Secara hukum pajak, SP2DK berfungsi sebagai sarana klarifikasi awal, sedangkan dalam perspektif hukum tata usaha negara dikategorikan sebagai tindakan persiapan (voorbereidingshandeling). Kesimpulannya, meskipun kepastian hukum formil telah terpenuhi, perlindungan hukum substantif bagi Wajib Pajak masih menyisakan celah akibat ketiadaan mekanisme keberatan formal dan adanya ketimpangan informasi data.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	SP2DK; PMK 111/2025; Kepastian Hukum; Perlindungan Hukum; Hukum Pajak
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	kubes muamar
Date Deposited:	05 Aug 2026 03:36
Last Modified:	05 Aug 2026 03:36
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/5127

Actions (login required)

View Item