DISHARMONI DEFINISI KORBAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2011 PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Akmaliah, Safara (2026) DISHARMONI DEFINISI KORBAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2011 PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Other thesis, Universitas Gresik.

	Text (01 COVER) 01 COVER.pdf Download (9MB)
	Text (02 BAB 1) 02 BAB I.pdf Download (806kB)
	Text (03 BAB 2) 03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (574kB)
	Text (04 BAB 3) 04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (596kB)
	Text (05 BAB 4) 05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)
	Text (06 DAFTAR PUSTAKA) 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (526kB)
	Text (07 JURNAL) 07 Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text (08 CEK PLAGIASI) 08 Plagiasi Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN) 09 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kasus disharmoni hukum masih banyak dijumpai dalam sistem hukum di Indonesia. Akibat paling fatal yang timbul adalah ketidakpastian hukum. Penelitian ini mengkaji disharmoni definisi korban dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disharmoni definisi korban tersebut merupakan kasus disharmoni vertikal antara peraturan daerah dan undang-undang. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini menyodorkan dua pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana disharmoni definisi korban antara Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan? 2) Apa implikasi yuridis disharmoni definisi korban antara Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap kepastian hukum perlindungan korban kekerasan seksual? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu konseptual, perundang-undangan, dan historis. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni vertikal definisi korban dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaktaatan terhadap asas hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, disharmoni vertikal definisi korban juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi melalui sinkronisasi vertikal demi ketaatan asas hierarki perundang-undangan dan kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Definisi korban, Disharmoni hukum, Peraturan Daerah, Undang-Undang
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	akmaliah Safara
Date Deposited:	03 Aug 2026 01:43
Last Modified:	03 Aug 2026 01:43
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/5096

Actions (login required)

View Item