KAJIAN NORMATIF MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM KASUS PEMALSUAN IDENTITAS ATLET BOLA VOLI DI INDONESIA

NISAK, KHOIRUN (2026) KAJIAN NORMATIF MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM KASUS PEMALSUAN IDENTITAS ATLET BOLA VOLI DI INDONESIA. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (COVER) COVER repository.pdf Download (3MB)
	Text (BAB 1) BAB 1 Nisa.pdf Download (383kB)
	Text (BAB 2) BAB 2 Nisa.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text (BAB 3) BAB 3 Nisa.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text (BAB 4) BAB 4 Nisa.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) BAB daftar Pustaka Nisa.pdf Download (194kB)
	Text (JURNAL) JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (436kB)
	Text (CEK PLAGIASI) PLAGIASI SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kajian mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan pemalsuan identitas atau jenis kelamin dalam kegiatan olahraga bola voli berawal dari belum adanya ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur autentikasi identitas atlet serta sanksi tegasnya. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana tinjauan hukum dalam mengatur mengenai tindakan pemalsuan identitas atlet bola voli di Indonesia berdasarkan kajian hukum normatif; dan 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pemalsuan identitas dalam kegiatan olahraga bola voli di Indonesia dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil pembahasan pertama bahwa secara normatif, pemalsuan identitas atlet bola voli di Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 391 sampai dengan Pasal 394 KUHP baru serta berupa sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Namun, belum adanya pengaturan khusus dalam regulasi keolahragaan menyebabkan kekosongan hukum sehingga menyebabkan adanya tumpang tindih sanksi dan ketidakpastian hukum. Sedagkan pembahasan kedua bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan melalui ketentuan pemalsuan dokumen atau identitas palsu dengan ancaman pidana penjara atau denda, tetapi penerapannya masih terkendala adanya kekosongan pengaturan khusus di bidang keolahragaan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kajian Normatif; Pertanggungjawaban; Pemalsuan Identitas.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Khoirun Nisak
Date Deposited:	29 Jul 2026 04:30
Last Modified:	29 Jul 2026 04:30
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4909

Actions (login required)

View Item