ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 jo. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TERHADAP HIR DALAM PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK BAGI PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA

Romadlon, Aunur (2026) ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 jo. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TERHADAP HIR DALAM PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK BAGI PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) 01 COVER.pdf Download (589kB)
	Text (02 BAB 1) 02 BAB 1.pdf Download (395kB)
	Text (03 BAB 2) 03 BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text (04 BAB 3) 04 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB)
	Text (05 BAB 4) 05 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text (08 Daftar Pustaka) 08 Daftar Pustaka.pdf Download (440kB)
	Text (10 Jurnal) 10JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text (11 Cek Plagiasi) 11 CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)
	Text (12 Lembar Persetujuan) 12 Lembar Persetujuan.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terhadap HIR dalam pelaksanaan persidangan elektronik bagi pihak yang tidak diketahui alamatnya. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, dan komparatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA e-Court secara normatif bertentangan dengan HIR karena HIR memiliki kedudukan setara undang-undang sedangkan PERMA berada di luar hierarki UU Nomor 12 Tahun 2011. Namun dari perspektif kemanfaatan, keberadaan PERMA dapat dimaklumi sebagai solusi kebutuhan peradilan cepat di era digital. Mengenai penentuan alamat tidak diketahui, PERMA memperkenalkan mekanisme domisili elektronik yang berbeda dengan HIR. Dalam PERMA, penentuan alamat dilakukan bertahap: melalui domisili elektronik, alamat fisik dengan Surat Tercatat, dan panggilan umum. Perbedaan mendasar terletak pada pengakuan domisili elektronik sebagai alat penentu alamat. Penelitian merekomendasikan harmonisasi PERMA dengan HIR melalui pembentukan undang-undang hukum acara perdata nasional serta penguatan infrastruktur dan sosialisasi e-Court. Kata Kunci: PERMA, HIR, Persidangan Elektronik, E-Court, Alamat Tidak Diketahui

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	PERMA, HIR, Persidangan Elektronik, E-Court, Alamat Tidak Diketahui
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Romadlon Aunur
Date Deposited:	28 Jul 2026 09:08
Last Modified:	28 Jul 2026 09:08
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4804

Actions (login required)

View Item