KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Prakoesa, Petir dahsyat hadi (2026) KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) 01 C0VER.pdf Download (1MB)
	Text (02 BAB 1) 02 Bab I.pdf Download (405kB)
	Text (03 BAB 2) 03 Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text (04 BAB 3) 04 Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text (05 BAB 4) 05 Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text (06 DAFTAR PUSTAKA) 06 Daftar pustaka.pdf Download (217kB)
	Text (07 JURNAL) 07 Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	Text (08 CEK PLAGIASI) 08 Plagiasi skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN) 09 Lembar persetujuan.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB)

Abstract

Dalam penelitian ini yakni adanya konflik norma, dimana konflik kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi merupakan persoalan hukum normatif yang bersumber pada tumpang tindih pengaturan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi menurut Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 30 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan; dan 2) Bagaimana tumpang tindih kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan terhadap asas kepastian hukum dan prinsip due process of law dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil pembahasan dari dua rumusan masalah tersebut pertama bahwa pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi memberikan kewenangan kepada Kepolisian dan Kejaksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun, kewenangan yang berjalan secara paralel tersebut belum disertai batas pembagian yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik antar lembaga, serta ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dan kedua bahwa tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara Kepolisian dan Kejaksaan disebabkan oleh adanya kewenangan yang sama-sama diberikan oleh Undang-Undang tanpa pengaturan pembagian kewenangan yang jelas. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, ketidakpastian hukum, serta dapat menghambat penerapan prinsip due process of law dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan Penyidik; Kepolisian; Kejaksaan; Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	prakoesa Petir dahsyat hadi
Date Deposited:	23 Jul 2026 04:44
Last Modified:	23 Jul 2026 04:44
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4551

Actions (login required)

View Item