PENANGANAN PERKARA CONSTITUSIONAL COMPLAINT DALAM MEMPERTAHANKAN HAK KONSTITUSIONAL POLITIK WARGA NEGARA

Kirana, Pramudya Satria (2026) PENANGANAN PERKARA CONSTITUSIONAL COMPLAINT DALAM MEMPERTAHANKAN HAK KONSTITUSIONAL POLITIK WARGA NEGARA. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) COVER-halaman.pdf Download (1MB)
	Text (02 BAB 1) BAB 1.pdf Download (257kB)
	Text (03 BAB 2) BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text (04 BAB 3) BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text (05 BAB 4) BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text (06 DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (130kB)
	Text (07 JURNAL) jurnal Pramudya Satria Kirana (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB)
	Text (08 CEK PLAGIASI) PENANGANAN PERKARA CONSTITUSIONAL COMPLAINT DALAM MEMPERTAHANKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA-Copy.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN) 1.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB)

Abstract

Adanya kekosongan hukum dalam penanganan perkara constitutional complaint di Indonesia muncul karena belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur mekanisme pengajuan, pemeriksaan, serta penyelesaian constitutional complaint. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang mengalami pelanggaran hak konstitusi kerugian hak politik; dan 2) Bagaimana urgensi constitusional complaint dalam rangka kepastian hukum. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil pembahasan dari dua rumusan yang dibahas, yang pertama bahwa perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak konstitusional di bidang politik telah tersedia, namun masih terkendala tumpang tindih kewenangan dan kekaburan norma yang menyebabkan ketidakpastian forum penyelesaian. Dan yang kedua bahwa constitutional complaint diperlukan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, tetapi belum adanya kewenangan eksplisit Mahkamah Konstitusi menimbulkan kekosongan hukum dan perlindungan yang belum optimal.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Constitutional Complaint; Hak Konstitusional; Warga Negara
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	KIRANA PRAMUDYA SATRIA
Date Deposited:	22 Jul 2026 03:11
Last Modified:	22 Jul 2026 03:11
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4479

Actions (login required)

View Item