ACHMAD IMADIL BILAD, ABIL (2026) BATASAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAPORAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.
![[img]](http://elibs.unigres.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (01 COVER)
01 Cover baru.pdf Download (1MB) |
|
Text (02 BAB 1)
02 Bab 1.pdf Download (388kB) |
|
Text (03 BAB 2)
03 Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB) |
|
Text (04 BAB 3)
04 Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB) |
|
Text (05 BAB 4)
05 Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB) |
|
Text (06 DAFTAR PUSTAKA)
06 Daftar Pustaka.pdf Download (214kB) |
|
Text (07 LAMPIRAN SKRIPSI (JIKA ADA))
LAMPIRAN SKRIPSI 09.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) |
|
Text (08 JURNAL)
07 Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB) |
|
Text (09 CEK PLAGIASI)
08 Cek Plagiasi (1).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (10 LEMBAR PERSETUJUAN)
LEMBAR PERSETUJUAN BARU.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam bidang ekonomi dan dunia usaha. Arah pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi turut mendorong peningkatan aktivitas usaha yang dijalankan melalui berbagai bentuk korporasi. Dalam praktiknya, korporasi berperan sebagai sarana utama kegiatan ekonomi karena memiliki kemampuan untuk menghimpun modal, mengelola usaha secara terstruktur, serta melakukan berbagai perbuatan hukum dengan pihak lain. Beragam perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi tersebut memerlukan pengaturan dan penataan yang tertib guna menjamin terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam bidang hukum perdata, negara memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai pejabat umum melalui pembuatan akta otentik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Notaris; Tanggung Jawab; Pemilik Manfaat; Korporasi; Kebenaran Formil; Perpres Nomor 13 Tahun 2018 |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | ACHMAD IMADIL BILAD |
| Date Deposited: | 22 Jul 2026 08:06 |
| Last Modified: | 22 Jul 2026 08:06 |
| URI: | http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/4426 |
Actions (login required)
 |
View Item |
