PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBERLAKUAN RECHTSVERWERKING

BASRI, ACHMAD HASAN (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBERLAKUAN RECHTSVERWERKING. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) COVER.pdf Download (1MB)
	Text (02 BAB 1) BAB 1.pdf Download (372kB)
	Text (03 BAB 2) BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text (04 BAB 3) BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
	Text (05 BAB 4) BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text (06 DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (279kB)
	Text (07 JURNAL) JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (719kB)
	Text (08 CEK PLAGIASI) CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)
	Text (09 LEMBAR PERSEUJUAN) LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (718kB)

Abstract

Penerapan rechtsverwerking sering kali menimbulkan konflik hukum, terutama dalam kasus sengketa tanah. Pemegang hak atas tanah mungkin mengklaim bahwa ia tidak mengetahui adanya penguasaan oleh pihak lain, sedangkan pihak yang menguasai tanah berargumen bahwa pemegang hak telah melepaskan haknya secara implisit. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimanakah pengaturan lembaga rechtsverwerking dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia; dan 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah berdasarkan lembaga rechtsverwerking di Indonesia. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini bahwa Lembaga rechtsverwerking tidak diatur secara tertulis dalam UUPA, namun diakui dalam praktik hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Penerapannya bersifat kasuistik dan bergantung pada pembuktian di pengadilan. Keberadaan rechtsverwerking menimbulkan konflik antara asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak atas tanah, serta membuka ruang bagi potensi sengketa dan ketidakpastian hukum jika tidak diatur secara jelas dalam regulasi positif. Serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah secara normatif telah dijamin dalam UUPA dan PP 24/1997 melalui mekanisme pendaftaran tanah dan sertifikasi. Namun, keberadaan lembaga rechtsverwerking yang bersumber dari yurisprudensi dapat menggeser perlindungan ini jika pemilik tanah bersikap pasif dalam jangka waktu lama. Hal ini memunculkan isu normatif berupa kekosongan hukum, ketidakpastian, dan potensi konflik antar asas hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum; Hak Tanah; Rechtsverwerking
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Achmad Hasan Basri
Date Deposited:	06 Aug 2025 03:45
Last Modified:	06 Aug 2025 03:45
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3818

Actions (login required)

View Item