Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penipuan dalam Transaksi Elektronik melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

Bagaskara, Bagus (2025) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penipuan dalam Transaksi Elektronik melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) 01 COVER.pdf Download (1MB)
	Text (02 BAB I) 02 BAB I.pdf Download (639kB)
	Text (03 BAB II) 03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)
	Text (04 BAB III) 04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB)
	Text (05 BAB IV) 05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text (06 DAFTAR PUSTAKA) 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (457kB)
	Text (07 LAMPIRAN) 07 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text (08 JURNAL) 08 JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (818kB)
	Text (09 PLAGIASI SKRIPSI) 09 PLAGIASI SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB)
	Text (10 LEMBAR PERSETUJUAN) 10 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB)

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Bagus Bagaskara Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik Penerapan teknologi digital dalam sistem pembayaran di Indonesia berkembang pesat seiring penggunaan QRIS sebagai metode transaksi nontunai yang efisien dan terintegrasi. Namun, kemajuan ini juga memunculkan potensi penyalahgunaan, khususnya penipuan yang memanfaatkan celah keamanan sistem digital. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan melalui QRIS berdasarkan pendekatan normatif dan studi putusan No. 419/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. QRIS menyimpan data penting seperti identitas pengguna, nominal, dan waktu transaksi, yang termasuk dalam kategori informasi elektronik menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Data ini memiliki kekuatan pembuktian dalam proses pidana sesuai Pasal 184 KUHAP, baik sebagai surat maupun petunjuk. Prinsip lex specialis derogat legi generali menegaskan bahwa UU ITE berlaku sebagai hukum khusus yang mengesampingkan KUHP dalam hal mengatur kejahatan yang berbasis teknologi informasi. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan yang memanfaatkan sistem QRIS, serta bagaimana pengaturan dan penerapan hukum positif Indonesia, khususnya UU ITE dan KUHP, dalam menanggulangi kejahatan digital tersebut. Kata kunci : QRIS, Penipuan, Pertanggungjawaban Pidana.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	QRIS, Penipuan, Pertanggungjawaban Pidana
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Bagus Bagaskara
Date Deposited:	01 Aug 2025 03:55
Last Modified:	01 Aug 2025 03:55
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3635

Actions (login required)

View Item