PENGKLASIFIKASIAN NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN SESUAI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

SATRIO PRAMILO PAMUDI, SATRIO (2025) PENGKLASIFIKASIAN NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN SESUAI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) 01 COVER.pdf Download (7MB)
	Text (02 BAB I) 02 BAB I.pdf Download (500kB)
	Text (03 BAB II) 03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (730kB)
	Text (04 BAB III) 04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text (05 BAB IV) 05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text (06 DAFTAR PUSTAKA) 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (296kB)
	Text (07 JURNAL) 07 Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)
	Text (08 PLAGIASI SKRIPSI) 08 PLAGIASI SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)
	Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN) 09 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Narapidana yang merasa bahwa klasifikasi mereka tidak sesuai dapat menghadapi kesulitan untuk mengajukan banding atau mendapatkan perubahan dalam pengklasifikasiannya. Hal ini bisa mempengaruhi rasa keadilan dalam sistem pemasyarakatan. Sehingga dengan tidak terklasifikasinya tahanan mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum pastinya. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Apakah pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak bertentangan dengan asas kesamaan manusia; dan 2) Bagaimanakah kepastian hukum terkait narapidana yang telah dilakukan revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil dari penelitian ini bahwa pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan saat ini sejatinya bertentangan dengan konsep hak asasi manusia mengenai asas kesamaan manusia karena tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, seperti tingkat risiko, jenis tindak pidana, usia, dan kebutuhan pembinaan. Sehingga, secara normatif, masih terdapat kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait kriteria dan mekanisme pengklasifikasiannya. Sedangkan kepastian hukum terhadap narapidana yang telah menjalani proses revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seharusnya dijamin melalui aturan yang jelas, terukur, dan implementatif. Praktik implementasi yang belum jelas menyebabkan adanya kekaburan norma.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pengklasifikasian; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Satrio Pramilo Pambudi
Date Deposited:	31 Jul 2025 03:07
Last Modified:	31 Jul 2025 03:07
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3605

Actions (login required)

View Item