MUHAMAD FARIZ CAHYA ERIYANTO, FARIZ (2025) PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.
![]() |
Text (01 COVER)
01 COVER.pdf Download (12MB) |
![]() |
Text (02 BAB I)
02 BAB I.pdf Download (582kB) |
![]() |
Text (03 BAB II)
03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (428kB) |
![]() |
Text (04 BAB III)
04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB) |
![]() |
Text (05 BAB IV)
05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB) |
![]() |
Text (06 DAFTAR PUSTAKA)
06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (427kB) |
![]() |
Text (07 JURNAL)
07 Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (609kB) |
![]() |
Text (08 PLAGIASI SKRIPSI)
08 Plagiasi Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB) |
![]() |
Text (09 LEMBAR PERSETUJUAN)
09 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
Dalam hukum pidana sendiri asas kepastian hukum mengharuskan setiap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga seharusnya pembebasan bersyarat tidak boleh bertentangan dengan putusan hakim yang telah menetapkan durasi hukuman. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Apakah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dianulir dengan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan teori balas dendam; dan 2) Apakah pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat tidak menghapus atau menganulir putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Ia merupakan instrumen administratif dalam hukum pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana, yang meskipun secara teoritis bisa bertentangan dengan teori balas dendam, sehingga dengan adanya pembebasan bersyarat terdapat ketidakkepastian hukum dalam penerapannya. Serta pemberian pembebasan bersyarat secara normatif tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian penerapan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Sehingga menyebabkan adanya isu hukum normatif mengenai konflik norma antara kepastian hukum dengan keadilan substantif.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pembebasan Bersyarat; Narapidana; Kepastian Hukum. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Muhamad Fariz Cahya Eriyanto |
Date Deposited: | 31 Jul 2025 01:51 |
Last Modified: | 31 Jul 2025 01:51 |
URI: | http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3586 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |