Mahendra, Mahendra (2025) HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH YANG BERASAL DARI PROSES PENGENDAPAN ARUS SUNGAI (AANSLIBBING). Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.
![]() |
Text (01. COVER)
01. COVER .pdf Download (5MB) |
![]() |
Text (02. BAB I)
02. BAB I.pdf Download (504kB) |
![]() |
Text (03. BAB II)
03. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB) |
![]() |
Text (04. BAB III)
04. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB) |
![]() |
Text (05. BAB IV)
05. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB) |
![]() |
Text (06. daftar pustaka)
06. daftar pustaka.pdf Download (370kB) |
![]() |
Text (07. jurnal)
07. Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
![]() |
Text (08. Plagiasi)
08. Plagiasi.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB) |
![]() |
Text (09. lembar pengesahan)
09. lembar pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH YANG BERASAL DARI PROSES PENGENDAPAN ARUS SUNGAI (AANSLIBBING) Mahendra Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak secara eksplisit mengatur tanah delta. Sehingga siapa yang berhak atas tanah delta tersebut, negara, masyarakat, atau individu. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait kepemilikan tanah yang berasal dari proses pengendapan arus sungai (aanslibbing) berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria; 2) Bagaimana status kepemilikan hak atas sebidang tanah yang berasal berasal dari proses pengendapan arus sungai (aanslibbing) tersebut berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan histroris (historical approach). Hasil penelitian ini bahwa kepemilikan tanah hasil pengendapan sungai (aanslibbing) pada dasarnya dapat dimiliki oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung, dengan syarat tidak melanggar peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu kepentingan umum. Meskipun Undang-Undang Pokok Agrari tidak secara eksplisit mengaturnya, pengakuan terhadap hak ini dapat diberikan melalui proses permohonan resmi kepada negara, yang berwenang memberikan hak atas tanah tersebut. Serta pemberian hak atas tanah hasil pengendapan sungai (aanslibbing) memang dimungkinkan berdasarkan prinsip penguasaan oleh negara dalam Undang-Undang Pokok Agraria, namun memerlukan prosedur administratif khusus yang melibatkan pengukuran, pertimbangan lingkungan, dan penetapan hak oleh negara. Isu hukum normatif yang muncul terutama terkait kekosongan pengaturan eksplisit, kepastian hukum, dan potensi konflik antara hak individu dengan kepentingan umum. Kata Kunci : Hak; Tanah; Pengendapan; Arus Sungai.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hak; Tanah; Pengendapan; Arus Sungai |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Mahendra Mahendra |
Date Deposited: | 30 Jul 2025 06:27 |
Last Modified: | 30 Jul 2025 06:27 |
URI: | http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3569 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |