KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL UNTUK MENETAPKAN TERSANGKA BERDASARKAN HASIL TES URINE

SARI, ULFA KURNIA (2025) KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL UNTUK MENETAPKAN TERSANGKA BERDASARKAN HASIL TES URINE. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) 01 COVER.pdf Download (2MB)
	Text (02 BAB I) 02 BAB I.pdf Download (518kB)
	Text (03 BAB II) 03 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (600kB)
	Text (04 BAB III) 04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (525kB)
	Text (05 BAB IV) 05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)
	Text (06 DAFTAR PUSTAKA) 06 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (270kB)
	Text (07 LAMPIRAN) 07 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text (08 JURNAL) 08. JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text (09 CEK PLAGIASI) 09. CEK PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (10 LEMBAR PERSETUJUAN) 10. LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB)

Abstract

ABSTRAK KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL UNTUK MENETAPKAN TERSANGKA BERDASARKAN HASIL TES URINE Ulfa Kurnia Sari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik Kewenangan penyidikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Polisi dan BNN masih menimbulkan kerancuan, dimana sama-sama mempunyai kewenangan dalam penangkapan dan penetapan tersangka narkotika sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan yang bisa merugikan hak tersangka., rumusan masalah penelitian ini adalah : Apakah penyidik BNN dapat menetapkan tersangka pada pemakai narkoba berdasarkan hasil test urine. Dan apakah hasil test urine dapat dijadikan alat bukti dalam penetapan tersangka. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. Kesimpulan yang didapat yaitu Bahwa penyidik BNN berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang sah ialah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Bahwa hasil positif dari test urine yang dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian adalah termasuk alat bukti surat maka perlu tambahan alat bukti lain sebagai syarat sah penetapan tersangka minimal dengan bukti permulaan yang cukup, yaitu 2 (dua) alat bukti. Saran penulis adalah Pemerintah seharusnya membuat aturan yang lebih jelas terkait kewenangan pemeriksaan tes urin sehingga terjadinya kepastian hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Kata kunci : Kewenangan, BNN, Test Urine, Tersangka.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci : Kewenangan, BNN, Test Urine, Tersangka.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Ulfa Kurnia Sari
Date Deposited:	30 Jul 2025 01:26
Last Modified:	30 Jul 2025 01:26
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3552

Actions (login required)

View Item