PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

ANUGERAH GURU, MUHAMMAD BRILLIANT (2023) PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA. Other thesis, Universitas Gresik.

	Text (COVER) 01.COVER_M.BRILLIANT A.Guru.pdf Download (589kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf Download (489kB)
	Text (BAB II) 03. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (478kB)
	Text (BAB III) 04. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text (BAB IV) 05. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 06. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (407kB)
	Text (JURNAL) Jurnal Pro Hukum - MUHAMMAD BRILLIANT ANUGERA GURU (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (670kB)
	Text (CEK PLAGIASI) SKRIPSI cek plagiaSI Mohammad Brillian Anugera Guru 1 (2) (1).pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (694kB)

Abstract

Perilaku tim densus sebagai aparat penegak hukum yang bertindak dilapangan menembak mereka yang baru diduga sebagai pelaku terorisme menimbulkan rasa kurang simpati dari sebagian masyarakat. Jika ditinjau dari tugas pokok dan fungsi kepolisian, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang, melanggar hak asasi manusia dan tidak menerapkan asas hukum praduga tak bersalah, penanganannya justru bersifat radikal. Tindakan-tindakan yang dilakukan densus terhadap penanganan terorisme memunculkan penilaian dari berbagai lapisan masyarakat yang dianggap sudah mengabaikan dan melanggar ketentuan hukum. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaiman pengaturan tentang penangkapan pelaku tindak pidana terorisme yang sesuai aturan hukum di Indonesia; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum jika penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme tidak sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mengenai pertanggungjawaban hukum penyelidik dan penyidik yang melanggar hukum acara pidana dan melakukan ekstra judicial killing dapat ditempuh dengan cara melakukan praperdilan dan menerapkan Pasal 422 KUHP sebagai uapaya mengisi “kekosongan hukum” terhadap pelaku tindak pidana penyiksaan yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik. Dalam KUHAP, tersangka telah ditempatkan dalam KUHAP yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Pelanggaran hukum yang terjadi berupa pelanggaran adminitrasi dan pidana. Keduanya dapat dimintai pertanggujawabannya.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban; Penangkapan; Terorisme
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	M. BRILLIANT ANUGERAH GURU
Date Deposited:	06 Sep 2024 03:31
Last Modified:	06 Sep 2024 03:31
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3168

Actions (login required)

View Item