AKIBAT HUKUM PENETAPAN COVID 19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL TERHADAP PELEPASAN BERSYARAT NARAPIDANA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Prasetyo, Ahmad Ragil (2021) AKIBAT HUKUM PENETAPAN COVID 19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL TERHADAP PELEPASAN BERSYARAT NARAPIDANA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (COVER) 1. COVER - AHMAD RAGIL PRASETYO.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 2. BAB 1 - AHMAD RAGIL PRASETYO.pdf Download (493kB)
	Text (BAB II) 3. BAB II - AHMAD RAGIL PRASETYO.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text (BAB III) 4. BAB III - AHMAD RAGIL PRASETYO.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text (BAB IV) 5. BAB IV - AHMAD RAGIL PRASETYO.pdf Restricted to Repository staff only Download (57kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 6. DAFTAR PUSTAKA - AHMAD RAGIL PRASETYO.pdf Download (119kB)
	Text (CEK PLAGIASI) 8. CEK PLAGIASI - AHMAD RAGIL PRASETYO.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) 9. LEMBAR PERSETUJUAN - AHMAD RAGIL PRASETYO.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)

Abstract

Di Indonesia dilatar belakangi pada saat ini telah terjadi suatu permasalahan serius yang sedang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia yakni masalah pandemi covid-19 yang bahkan hingga saat ini belum terselesaikan. Ironisnya, fenomena kejahatan di tengah kondisi PSBB ini, para pelakunya kebanyakan merupakan eks napi program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Namun, sungguh miris karena alasan para eks napi yang kembali melakukan kejahatan tersebut justru terpaksa melakukan kejahatan kembali karena himpitan ekonomi di tengah kondisi PSBB dan Bahwa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia adalah merujuk pada perintah kapolri yang berprinsip:”Salus Populi Supreme Lex Esto” atau Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi. maka prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia adalah Salus Populi Suprame Lex Esto, artinya Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi. Bahwa akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 adalah tidak ada akibat hukumnya. Pelaksanaan program pemerintah harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara, hakekat, martabat manusia, dan nilai individu yang dilindungi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	pembebasan narapidana, pandemi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Ahmad Ragil Prasetyo
Date Deposited:	16 Aug 2024 03:41
Last Modified:	16 Aug 2024 03:41
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3118

Actions (login required)

View Item