AKIBAT HUKUM DARI PENDAFTARAN TANAH PERTANIAN YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMUM

Firdaus, Amin (2024) AKIBAT HUKUM DARI PENDAFTARAN TANAH PERTANIAN YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMUM. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) 01 COVER.pdf Download (11MB)
	Text (02 BAB 1) 02 BAB 1.pdf Download (329kB)
	Text (03 BAB 2) 03 BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB) | Request a copy
	Text (04 BAB 3) 04 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB) | Request a copy
	Text (05 BAB 4) 05 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB) | Request a copy
	Text (06 DAFTAR BACAAN) 06 DAFTAR BACAAN.pdf Download (134kB)
	Text (07 CEK PLAGIASI SKRIPSI) 07 CEK PLAGIASI SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB) | Request a copy
	Text (10 LEMBAR PERSETUJUAN FAKULTAS DAN PENGESAHAN) 10 LEMBAR PERSETUJUAN FAKULTAS DAN PENGESAHAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pemilikan tanah pertanian secara Absentee, secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Larangan ini berkaitan dengan ketentuan- ketentuan pokok Landreform yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria. Maksud dari larangan pemilikan tanah secara absentee ini adalah agar petani bisa aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah miliknya, sehingga produktifitasnya bisa tinggi dan melenyapkan pegumpulan tanah di tangan segelintir tanah-tuan tanah. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana kedudukan surat pernyataan akan pindah sebagai salah satu dokumen pendukung dalam peralihan hak atas tanah absentee menurut hukum positif; dan 2) Bagaimana akibat hukum dari pendaftaran tanah pertanian yang melebihi batas maksimum. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian mengenai akibat hukum dari pendaftaran tanah pertanian yang melebihi batas maksimum, bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak dijelaskan secara terperinci pemaknaan kepentingan umum sehingga menyebabkan adanya kekaburan hukum yakni keadaan atau kondisi dimana suatu kata atau kalimat di dalam perundang-undangan tidak mempunyai arti yang tepat, sehingga mengakibatkan banyaknya pendaftaran tanah pertanian yang tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian yang diharapkan sesuai dengan kepadatan penduduk yang saat ini banyak dilanggar. Sehingga akibatnya jika tanah tersebut tetap didaftarkan, maka tanah yang melebihi batas tersebut akan terkena redistribusi dan ganti rugi bagi bekas pemilik tanah pertanian. Oleh karena itu, keabsahan proses pendaftaran tanah dapat dipertanyakan dan sertifikat yang dikeluarkan bisa jadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Akibat Hukum; Tanah Pertanian; Melebihi Batas.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	AMIN FIRDAUS
Date Deposited:	02 Aug 2024 02:15
Last Modified:	02 Aug 2024 02:15
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3061

Actions (login required)

View Item