BATASAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP KAWASAN TATA RUANG YANG DILINDUNGI

Hanif Andaru, Titah (2024) BATASAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP KAWASAN TATA RUANG YANG DILINDUNGI. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) 01 COVER.pdf Download (7MB)
	Text (02 BAB 1) 02 BAB 1.pdf Download (326kB)
	Text (03 BAB 2) 03 BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB) | Request a copy
	Text (04 BAB 3) 04 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB) | Request a copy
	Text (05 BAB 4) 05 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB) | Request a copy
	Text (06 DAFTAR BACAAN) 06 DAFTAR BACAAN.pdf Download (134kB)
	Text (07 CEK PLAGIASI SKRIPSI) 07 CEK PLAGIASI SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB) | Request a copy
	Text (10 LEMBAR PERSETUJUAN FAKULTAS DAN PENGESAHAN) 10 LEMBAR PERSETUJUAN FAKULTAS DAN PENGESAHAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Definisi kepentingan umum secara luas disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak definisikannya batasan kepentingan umum ini secara jelas, sehingga dalam aplikasinya akan membawa dampak negatif terhadap pelanggaran hak-hak atas tanah masyarakat, terutama masyarakat yang terkena dampak kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang pengadaan tanah demi kepentingan umum di Indonesia; dan 2) Bagaimana batasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap kawasan tata ruang yang di lindungi. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa batasan pengadaan tanah demi kepentingan umum terhadap kawasan tata ruang yang dilindungi, disimpulkan bahwa dalam hal ini terjadi “overlapping regulations” atau konflik peraturan atau sering juga disebut tumpang tindihnya peraturan. Harusnya pemerintah dalam pengadaan tanah tidak hanya memandang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun perlu juga memandang pentingnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, dikarenakan adanya Undang-Undang Tata Ruang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan yang beragam, seperti pemukiman, industri, pertanian, dan konservasi, diatur dengan tepat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta untuk melindungi lingkungan dengan mengatur dan membatasi penggunaan lahan yang dapat mempengaruhi ekosistem dan lingkungan alam.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Batasan; Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Titah Hanif Andaru
Date Deposited:	02 Aug 2024 06:18
Last Modified:	02 Aug 2024 06:18
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/3057

Actions (login required)

View Item