KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Rochmah, Lilik (2024) KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIK.

	Text (01 COVER) 1_COVER.pdf Download (3MB)
	Text (02 BAB 1) 2_BAB_1.pdf Download (209kB)
	Text (03 BAB 2) 3_BAB_2.pdf Restricted to Repository staff only Download (643kB) | Request a copy
	Text (04 BAB 3) 4_BAB_3.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB) | Request a copy
	Text (05 BAB 4) 5_BAB_4.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB) | Request a copy
	Text (06 DAFTAR PUSTAKA) 6_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (288kB)
	Text (07 LAMPIRAN) 7_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB) | Request a copy
	Text (08 CEK PLAGIASI SKRIPSI) cek_plagiasi_SKRIPSI LILIK ROCHMAH.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (37MB) | Request a copy
	Text (11 LEMBAR PERSETUJUAN FAKULTAS) lembar_persetujan_fakultas.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB) | Request a copy
	Text (12 SCAN TTD PERSETUJUAN SKRIPSI) fileTTD_skripsi_lilik.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Diperlukan perangkat hukum baru yang lebih komprehensif demi memberikan penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan terobosan baru dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Termasuk didalamnya pemberian hak atas restitusi terhadap korban dan keluarganya yang seringkali terabaikan. Peraturan teknis pelaksanaan tentang tata cara pemberian restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Tujuan dari penulisan ini adalah ingin mengkaji tentang 1) Bagaimanakah keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi korban TPKS dan 2) Bagaimanakah kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam penelitiannya penulis menemukan bahwa dengan pembaharuan sejumlah makna dalam pengertian kekerasan serta terobosan baru yang dilakukan dalam hukum dan sistem perundang-undangan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat memberikan upaya bagi korban untuk memperoleh keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum termasuk pemberian hak restitusi yang diperlukan untuk pemulihan korban/Restitutio in integrum. Peraturan Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum yang cukup mengikat baik dari segi kewenangan pembuatan maupun dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Namun di Kabupaten Gresik pada khususnya, belum ada kasus yang mencantumkan amar putusan pemberian restitusi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Restitusi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	LILIK ROCHMAH ROCHMAH
Date Deposited:	26 Jul 2024 06:40
Last Modified:	26 Jul 2024 06:40
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/2999

Actions (login required)

View Item