BATASAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Javier, Wildan (2024) BATASAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. Other thesis, UNIVERSITAS GRESIIK.

	Text (01 COVER) 01 COVER.pdf Download (8MB)
	Text (02 BAB 1) 02 BAB 1.pdf Download (299kB)
	Text (03 BAB 2) 03 BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB) | Request a copy
	Text (04 BAB 3) 04 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB) | Request a copy
	Text (05 BAB 4) 05 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB) | Request a copy
	Text (06 DAFTAR BACAAN) 06 Daftar Bacaan.pdf Download (129kB)
	Text (08 HASIL CEK PLAGIASI) 08 Hasil Cek Plagiasi - BATASAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy
	Text (09 LEMBAR TTD BIMBINGAN, PERSETUJUAN PUBLIKASI, PENGESAHAN TIM PENGUJI) 10 Scan TTD Persetujuan Wildan.pdf Restricted to Registered users only Download (879kB) | Request a copy
	Text (10 LEMBAR PERSETUJUAN FAKULTAS) 09 Lembar Persetujuan Fakultas Wildan.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy

Abstract

Pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak dianggap melukai rasa keadilan masyarakat dan dinilai tidak konsisten semangat pemerintah dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Dan juga bertentangan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kejahatan seksual itu merupakan kejahatan yang serius atau serious crime. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1). Bagaimana kedudukan Kepres Nomor 13/G 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; dan 2) Bagaimana batasan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keputusan presiden dalam pemberian grasi merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun dengan memberikan grasi terhadap terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan adanya konflik norma terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana terdapat ketidak selarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih renda sesuai dengan urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi pemberian grasi kepada terpidana kasus seksual terhadap anak merupakan isu yang sangat sensitif dan kompleks. Dan berdasarkan asas-asas logika non kontradiksi dapat dijadikan sebagai suatu tolok ukur pembatasan subyektivitas pelaksanaan hak prerogatif oleh Presiden, yang mengadung kekuasaan diskresi, dan oleh karena pemberian pertimbangan dalam grasi terhadap extra-ordinary crime berkaitan erat tiga (3) unsur utama, yakni kepastian hukum, kepentingan umum, dan keadilan sosial.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Batasan; Grasi; Terpidana; Kekerasan Seksual.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Wildan Javier
Date Deposited:	26 Jul 2024 03:52
Last Modified:	26 Jul 2024 03:52
URI:	http://elibs.unigres.ac.id/id/eprint/2778

Actions (login required)

View Item